Oligarki dan Hegemoni: Ancaman bagi Masyarakat Bawah

Adapun hegemoni, kehadirannya akan selalu mendominasi kekuasaan berdasarkan kesepakatan kelompok tertentu, sehingga akan semakin memunculkan model kekuasaan otokrasi, aristokrasi hingga monarki.

Dalam model kekuasaan seperti itu, kendati kelompoknya minoritas, mereka akan mampu mencengkeram kaum mayoritas yang mudah dipecah belah karena kesadaran politik yang lemah. Sehingga keberadaan wadah sosial kontrol dan media akan mudah dibungkam.

Mengutip dari buku ‘Pendidikan Kaum Tertindas’: “Semakin rendah kesadaran politik rakyat di desa atau kota, semakin mudah mereka dimanipulasi oleh elit penguasa yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya,” kata Paulo Freire.

Keputusan penting yang mempengaruhi negara acapkali dibuat oleh segelintir elit yang memiliki akses ke sumber kekuasaan yang lebih besar daripada mayoritas penduduk. Jika kita netral dalam situasi ketidakadilan itu, berarti kita memilih berada di pihak yang menindas.

Ya, kekuasaan kerap menyebabkan ketidaksetaraan yang signifikan, baik dalam distribusi kekayaan maupun akses terhadap peluang ekonomi dan sosial. Sedangkan di negeri kita, semua peluang ada, kita punya kebebasan penuh, baik dalam kontestasi perpolitikan maupun kedudukan, yang penting kita mumpuni dalam hal tersebut.

Kontrol yang lebih besar terhadap ekonomi penting seperti industri, keuangan, dan media memungkinkan oligarki untuk mempertahankan kekuasaannya dan memanipulasi opini publik sesuai seleranya. Kelompok ini bisa berbagi menurut kekayaan, keluarga, pendidikan, agama, maupun militer. Sepanjang sejarah, oligarki seringkali bersifat tirani dan mengandalkan kepatuhan atau penindasan publik.

Oligarki hanya menguntungkan segelintir orang yang berada di puncak kekuasaan, merugikan masyarakat luas serta mempertajam peningkatan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Mengutip dari Soe Hok-Gie yang populer adalah, “Saya jijik melihat orang ambisius, yang rela menginjak kepala teman-temannya untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi.”

Dalam suasana kekuasaan seperti itu, kelompok perubahan harus berani mengambil risiko dan memperjuangkan perubahan yang positif bagi masyarakat. Cita-cita perubahan itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul dari akar sejarah bangsa kita sendiri.

Karenanya, kaum yang memahami kondisi suatu desa, kota, atau negara tentu adalah masyarakat bawah, hanya saja mereka kerap selalu disamarkan menjadi senyap, karena ruang gerak ditutupi dan semua peluang dipagari supaya tidak bisa menduduki kekuasaan. Mereka telah mengatur kebebasan dan ruang terbuka untuk kepentingan mereka saja, dan masa depan negeri itu jadi termarjinalisasi.

Di sini diperlukan sosok-sosok kaum pembebasan. Pembebasan dari penjajahan oligarki dan hegemoni. Mulai dari penjajahan ekonomi, sosial, politik hingga pembodohan masif, dengan menjegal berbagai informasi yang bisa membuka peluang hak kaum akar rumput.

Ya, kondisi tersebut tentu harus terus diimbangi dengan karya gagasan melalui berbagai saluran, tentunya harus secara terus-menerus agar mampu membentuk basis kekuatan untuk perubahan. Sehingga bisa mewujudkan pembebasan untuk kaum lemah.

Karena oligarki dan hegemoni kalau berada di negara monarki itu dianggap lumrah, namun kalau wabah oligarki dan hegemoni itu hinggap di negara demokrasi ini tentu ada yang keliru. Bisa jadi wabah tersebut masuk melalui pasal aturan yang lentur, atau datang mengatasnamakan hak asasi, bisa pula ini masuk dibonceng kekuatan kapitalisme, selanjutnya disambut kalangan ambisius untuk membangun klan.

Satu hal, membuat kekeliruan adalah sifat manusiawi, namun tidaklah baik untuk terus mempertahankannya, karena dampaknya akan dirasakan golongan kecil yang selalu tertindas. Tentunya, berbicara oligarki dan hegemoni kekuasaan itu akan selalu menjadi perbincangan panjang kalangan pecinta demokrasi sejati. Dirgahayu Negeriku!

Penulis adalah warga Nahdiyin dan pegiat Rijalul Anshor di Banten Selatan