Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah dan Penasaban Anaknya

Menikah adalah salah satu aspek kehidupan manusia yang bernilai ibadah, sehingga sangat penting untuk dilakukan sesuai aturan yang benar. Bagi mereka yang telah dewasa dan matang baik jasmani maupun rohani, menikah memberikan ketentraman dan kenyamanan hidup yang sah di mata agama.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam realitas kehidupan, kasus kehamilan di luar nikah masih terjadi. Masalah ini telah diatur dalam syariat berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, Ijma’ Ulama, dan Qiyas. Salah satu pertanyaan utama adalah, apakah boleh menikahi wanita yang sedang hamil di luar nikah?

Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi al-Utsmani as-Syafi’i, seorang ulama pada abad ke-8 Hijriyah, dalam karyanya menyatakan pandangannya tentang hal ini. Dalam kitab *Rahmatul Ummah fi-Ikhtilafil Aimah* dan *Mizanul Kubro Li-Sya’roni* disebutkan bahwa menurut Imam Ahmad, haram hukumnya menikahi wanita pezina hingga ia bertaubat. Namun, seorang pria yang berzina dengan wanita tersebut diperbolehkan menikahinya. Namun, pria tersebut tidak diperbolehkan menikahi ibu atau anak perempuan dari wanita itu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi’i.

Lebih lanjut, Syekh Abi Abdillah menjelaskan pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi, bahwa jika seorang wanita yang telah berzina kemudian menikah, maka suaminya dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri dengannya, tanpa perlu menghitung masa iddah. Namun, dimakruhkan melakukan hubungan tersebut jika wanita itu sedang hamil hingga ia melahirkan.

Mengapa hukum seperti ini harus dipaparkan kepada masyarakat? Hal ini penting untuk memberikan pemahaman kepada umat agar mengetahui kedudukan hukum yang benar, serta menjaga reputasi keluarga dan keturunan. Pengetahuan ini juga menjadi tanggung jawab besar bagi mereka yang memahami ilmu agama.

Menurut Pasal 149 dan 185 dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan hukum anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VII/2010 juga menegaskan bahwa anak hasil perzinahan tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Komisi Fatwa MUI Pusat, melalui Prof. Hasanuddin AF pada tanggal 10 Maret 2012, menjelaskan bahwa anak hasil zina hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Namun, anak tersebut tidak berdosa meskipun kelahirannya disebabkan oleh perbuatan zina orang tuanya.

Dalam pandangan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar, menikahi wanita hamil akibat perzinahan dan kelahiran anak dari pernikahan tersebut memiliki beberapa kemungkinan hukum. Misalnya, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya jika lahir sebelum enam bulan sejak akad nikah, atau lebih dari empat tahun setelah hubungan suami istri pertama. Dalam kasus ini, anak hanya dinasabkan kepada ibunya.

Sebagai kesimpulan, anak yang lahir dari hasil zina, jika diakui oleh kedua pelaku zina tersebut, hanya memiliki hubungan keluarga secara umum. Jika ayah dan ibunya menikah secara sah, maka anak tersebut menjadi anak yang sah di mata hukum. Namun, jika tidak diakui oleh kedua orang tua tersebut, anak itu tidak memiliki status nasab secara keluarga maupun hak waris.

Penulis adalah seorang santri dari Banten Selatan