Advertisement
GazanaPublika.com,Lebak —Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kecamatan Malingping menggelar rapat koordinasi persiapan Hari Santri Nasional (HSN) 22 Oktober 2025, sekaligus pembentukan panitia pelaksana. Acara yang berlangsung di Aula Pendopo Kecamatan Malingping ini menghadirkan pimpinan pondok pesantren se-kecamatan serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Malingping, Lebak, Senin (13/10/2024)
Kegiatan tahun ini mengusung tema yang telah resmi diluncurkan, “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para ulama dan kontribusi santri dalam mempertahankan kemerdekaan.
Advertisement
Dalam sambutannya, Ketua FSPP Kecamatan Malingping, Kiai Toha Mustopa, mengajak seluruh pimpinan ponpes untuk berperan aktif dalam mensukseskan peringatan HSN. Ia menekankan pentingnya keterlibatan santri dalam upacara penaikan Bendera Merah Putih, yang kali ini akan dilakukan dengan pakaian tradisional: santri memakai sarung, sementara para Forkopimcam mengenakan samping.
“Santri diprioritaskan oleh Negara berkat Resolusi Jihad kalangan Nahdliyin, termasuk Mbah KH. Hasyim Asya’ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, dalam agenda HSN ini, santri harus menjadi bagian utama dalam upacara bendera. Biasanya pada 17 Agustus memakai seragam biasa, tetapi kali ini berbeda, mereka memakai sarung. Forkompimcam juga harus memakai samping,” ujar Kiai Toha, Lebak, Selasa (14/10/2025)
Ia menegaskan bahwa pimpinan ponpes memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung agenda HSN, mengenang jasa ulama terdahulu, sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan eksistensi pondok pesantren.
Respon positif pun diberikan oleh pihak Forkopimcam. Camat Malingping, Dadan Rusman Wardana, menyatakan dukungannya penuh terhadap kegiatan HSN yang digagas sejak masa Presiden Joko Widodo dan kini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Pelaksanaan HSN sudah di depan mata. Tahun ini saya hadir untuk ketiga kalinya selama menjabat. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) — baik PNS, PPPK, Kapolsek, Danramil, maupun honorer — wajib mengenakan seragam santri,” jelas Dadan.
Rapat koordinasi tersebut berhasil membuahkan musyawarah mufakat. Ketua pelaksana ditunjuk Kiai Nasrullah, yang juga Wakil Tanfidziyah MWCNU Malingping. Acara dihadiri oleh para pimpinan ponpes, Kapolsek, Ketua MUI, dan utusan dari KUA, menegaskan sinergi antara lembaga pendidikan Islam, aparat pemerintah, dan tokoh masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan karakter santri, sekaligus simbol penghormatan kepada sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama dan kontribusi pesantren dalam pembangunan peradaban bangsa.
Advertisement
Redaksi