Jakarta, GazanaPublika.com – Ridwan Kamil, sebagai Kurator Pembangunan Ibu Kota Nusantara, spontan berbagi informasi tentang Jonggol yang sebelumnya diusulkan sebagai Ibu Kota Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selain Jonggol, Kota Palangkaraya juga sempat diajukan sebagai Ibu Kota baru Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Sukarno.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ridwan Kamil dalam acara “Diskusi Strategi Keberlanjutan Visi IKN dan Transformasi Jakarta” yang diadakan di Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Jumat (22/12/2023).
“IKN telah menjadi pertimbangan sejak masa pemerintahan Bung Karno dengan pilihan Palangkaraya karena pada saat itu situasinya belum memungkinkan. Kemudian, pada masa pemerintahan Pak Harto, rencana IKN dipindahkan ke Jonggol, yang sayangnya menimbulkan spekulasi tanah yang berlebihan di sana. Sayangnya, rencana tersebut tidak terwujud, dan sekarang menjadi kerugian besar bagi kita semua,” ujar Ridwan Kamil.
Oleh karena itu, rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia bukanlah hal yang baru muncul di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, gagasan tersebut telah ada dalam periode Orde Lama dan Orde Baru.
“IKN Indonesia bukan berasal dari ide Pak Jokowi. Sejak awal, ide ini sudah ada sejak zaman Bung Karno. IKN versi Bung Karno berada di Palangkaraya. Jadi bagi yang menganggap ini sebagai gagasan Pak Jokowi, itu keliru,” tegas Ridwan Kamil.
Kang Emil menegaskan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia yang batal pada masa Sukarno dan Soeharto bukanlah bagian dari era Jokowi. Akhirnya, Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Jadi, ini bukanlah keinginan Pak Jokowi semata, ini adalah keinginan bangsa sejak zaman Sukarno, sejak zaman Soeharto. Hanya saja, pada masa pemerintahan Pak Jokowi, terjadi momentumnya, dan terpilihlah lokasi di Penajam Paser Utara (PPU) yang letaknya di tengah-tengah. Mengapa tidak di Palangkaraya? Karena lokasi yang dipilih perlu akses laut sedikit. Lokasinya tengah-tengah tapi tetap terhubung dengan laut, oleh karena itu dipilihlah PPU yang dekat dengan Balai Kota,” paparnya.
“Ini menggambarkan bahwa gagasan IKN ini sudah ada sejak zaman kolonial, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, namun baru terlaksana di masa pemerintahan Pak Jokowi,” pungkasnya. (Sumber: CNBCIndonesia.com)
