Advertisement
GazanaPublika.com, Budapest — Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan menerima kehadiran pasukan bersenjata Turki di wilayah Jalur Gaza. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza secara permanen.
Rencana perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump mencakup pembentukan pasukan internasional di Gaza untuk membantu mengamankan gencatan senjata yang masih rapuh dan mencegah terjadinya kekosongan keamanan.
Advertisement
Saar menilai Turki telah menunjukkan sikap permusuhan terhadap Israel selama perang berlangsung. Karena itu, ia menegaskan bahwa negara yang ingin mengirim pasukan bersenjata ke Gaza harus bersikap adil terhadap Israel.
Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan menentukan sendiri negara mana yang dianggap layak mengirim pasukan sebagai bagian dari rencana internasional tersebut.
Sejumlah negara, termasuk Indonesia, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan disebut sebagai calon penyumbang pasukan untuk rencana stabilisasi di Gaza. Namun, Amerika Serikat telah memastikan tidak akan mengirim pasukan militernya secara langsung ke wilayah tersebut.
Dalam perkembangan lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak Amerika Serikat dan mitra internasional lainnya untuk menekan Israel agar mematuhi gencatan senjata. Erdogan juga menyarankan penggunaan sanksi atau penghentian penjualan senjata sebagai bentuk tekanan diplomatik.
Meskipun Turki telah menawarkan diri untuk berkontribusi dalam pasukan internasional, penolakan Israel diperkirakan akan membuat Ankara dikecualikan dari rencana pembentukan pasukan stabilisasi tersebut.
Sikap Israel menolak kehadiran pasukan Turki di Gaza bukan hanya persoalan militer, tetapi juga mencerminkan keprihatinan strategis dan politik yang lebih luas. Israel menegaskan bahwa hanya negara yang dianggap netral dan dapat diterima oleh pihaknya yang boleh berpartisipasi dalam misi tersebut.
Rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat menunjukkan kompleksitas diplomasi Timur Tengah yang melibatkan berbagai kepentingan global. Penolakan terhadap Turki memperlihatkan betapa sensitifnya upaya stabilisasi Gaza di tengah ketegangan geopolitik yang masih tinggi.
Advertisement
