GazanaPublika.com, Banjarbaru – Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin kembali ditegaskan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari kota ini, Kepala Negara menyatakan ambisi besar pemerintah: membangun 500 ‘Sekolah Rakyat’ hingga tahun 2029 dan menampung setengah juta anak dari kelompok tidak mampu.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasional 166 ‘Sekolah Rakyat’ yang tersebar di 34 provinsi, Senin (12/1/2026). Ia menyebut peresmian tersebut sebagai langkah awal dari agenda pendidikan berskala nasional yang sedang dipersiapkan pemerintah.
“Hari ini kita berhasil meresmikan 166 Sekolah Rakyat, dan sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai 2029,” ucap Prabowo di hadapan para pejabat daerah, pendidik, dan siswa.
Menurut Presiden, setiap unit ‘Sekolah Rakyat’ dirancang sebagai kampus pendidikan terpadu yang mampu menampung sekitar 1.000 siswa. Dengan skema itu, pemerintah menargetkan total kapasitas peserta didik bisa mencapai 500 ribu anak secara nasional.
Prabowo mengungkapkan bahwa laporan terakhir yang diterimanya menunjukkan jumlah murid ‘Sekolah Rakyat’ terus meningkat. Hingga saat ini, sekitar 15.000 siswa telah terdaftar dan mengikuti pembelajaran. Angka tersebut diproyeksikan melonjak menjadi 30.000 siswa pada akhir tahun 2026.
“Namun ujung-ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus Sekolah Rakyat memiliki 1.000 murid atau total 500 ribu murid,” ujarnya menegaskan arah kebijakan jangka panjang program tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan apresiasi kepada jajaran menteri yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, terutama Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Ia menilai ‘Sekolah Rakyat’ bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan.
Lebih jauh, Prabowo mengaitkan program ini dengan tekad politiknya di akhir masa jabatan. Ia menyatakan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi target utama pemerintahannya hingga 2029.
“Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya pada 2029, mereka yang berada di kemiskinan ekstrem bisa diubah nasibnya,” ujarnya.
Presiden menegaskan keyakinannya bahwa dengan intervensi negara yang terarah—melalui pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan—target tersebut bukan sekadar janji, melainkan tujuan yang realistis untuk dicapai.
