Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan rencana kontroversial untuk membangun penjara khusus bagi pelaku korupsi di sebuah pulau terpencil. Langkah ini diambil sebagai upaya memberikan efek jera dan mencegah koruptor melarikan diri dari hukuman. Rencana ini disambut positif oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, yang bahkan mengusulkan agar para narapidana korupsi diwajibkan berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.
Dalam pernyataannya, Tanak menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk para koruptor yang dipenjara di pulau terpencil tersebut. “Cukup sediakan alat pertanian. Biar mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dari hasil keringat mereka,” ujar Tanak saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2025).
Advertisement
Selain itu, Tanak juga mendorong agar hukuman bagi koruptor diperberat, mulai dari hukuman minimal 10 tahun hingga seumur hidup. “Dengan hukuman yang berat, diharapkan muncul rasa takut bagi pejabat atau calon pelaku korupsi untuk melakukan tindakan serupa,” tegasnya.
Rencana pembangunan penjara khusus koruptor ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Prabowo dalam acara peluncuran mekanisme baru pencairan tunjangan guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah masalah serius yang telah merugikan banyak pihak, termasuk guru, dokter, perawat, dan petani.
“Saya akan menyisihkan dana untuk membangun penjara di suatu tempat yang terpencil. Mereka tidak bisa keluar. Kalau mereka mencoba melarikan diri, biar bertemu dengan hiu,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Meskipun Indonesia sudah memiliki Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung sebagai penjara khusus koruptor, Prabowo menilai langkah tersebut belum cukup efektif. “Koruptor adalah biang kerok kesulitan yang dialami banyak orang. Jika perlu, kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia,” tambahnya.
Rencana ini menuai beragam tanggapan dari publik. Di satu sisi, banyak yang mendukung langkah tegas ini sebagai upaya serius pemerintah untuk memberantas korupsi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai aspek kemanusiaan dan efektivitas rencana tersebut.
Beberapa pihak mempertanyakan apakah penempatan koruptor di pulau terpencil akan benar-benar memberikan efek jera atau justru menciptakan kesenjangan dalam sistem peradilan. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa rencana ini bisa dianggap sebagai hukuman yang tidak manusiawi jika tidak diimplementasikan dengan pertimbangan yang matang.
Implementasi rencana ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, pemilihan pulau terpencil yang memenuhi syarat keamanan dan kemanusiaan. Kedua, alokasi anggaran yang besar untuk membangun dan mengelola penjara tersebut. Ketiga, sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah pelarian dan memastikan keamanan narapidana serta petugas.
Meskipun demikian, rencana ini mengirim pesan kuat bahwa pemerintah serius dalam memerangi korupsi. Dengan dukungan dari KPK dan langkah-langkah tegas seperti ini, diharapkan korupsi dapat ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin pulih.
Advertisement
Redaksi