Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta — Media internasional asal Singapura, Channel News Asia (CNA), menyoroti sejumlah program kontroversial yang dijalankan oleh pemimpin daerah di Indonesia, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam laporan berjudul “Innovative or ‘dangerous’? Indonesia’s local leaders raise eyebrows with vasectomy-for-aid and other schemes”, CNA menyoroti kebijakan-kebijakan inovatif namun menuai pro-kontra di tingkat lokal.
Salah satu sorotan utama adalah program kamp pelatihan militer selama 14 hari bagi pelajar SMP bermasalah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Para siswa yang mengikuti program ini terlihat mengenakan seragam hijau dan topi mirip milik militer sambil berbaris dan meneriakkan yel-yel motivasi.
“Orang mungkin mengira mereka adalah tentara yang sedang menjalani pelatihan, tetapi sebenarnya mereka adalah siswa SMP Indonesia yang dianggap penjahat,” tulis CNA dalam laporannya, dikutip Senin (12/5/2025).
Dedi Mulyadi disebut menganggarkan Rp6 miliar untuk mendanai program tersebut dengan target 2.000 siswa. Ia menyebut pendekatan militer mampu menumbuhkan kedisiplinan bagi anak-anak bermasalah. Meski demikian, program ini menuai kritik dari sejumlah anggota parlemen dan kelompok hak asasi manusia yang mempertanyakan metode yang digunakan dalam pendidikan anak.
Advertisement
Menanggapi kritik tersebut, Dedi justru tegas menyatakan:
“Jika Anda seorang pemimpin, Anda harus sekuat batu karang. Jika Anda memiliki pikiran dan ide, jangan pernah menyerah,” kutip CNA dari pernyataannya.
Tak hanya soal pelatihan militer, CNA juga menyoroti kebijakan lain Dedi yang tak kalah kontroversial, yakni menyarankan vasektomi bagi pria penerima bantuan sosial. Ia menawarkan insentif tunai sebesar Rp500 ribu bagi pria yang bersedia menjalani prosedur tersebut. Tujuannya, menurut Dedi, untuk menekan angka kelahiran dan kemiskinan di provinsi terpadat di Indonesia yang memiliki populasi sekitar 50 juta jiwa.
“Ini bukan paksaan, tetapi undangan untuk tanggung jawab bersama,” kata Dedi seperti dikutip CNA.
Selain Dedi Mulyadi, CNA juga menyinggung kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan transportasi umum sejak 30 April. Para PNS juga diminta mengunggah swafoto sebagai bukti keikutsertaan. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di ibu kota. Namun, hingga kini belum ada sanksi tegas terhadap sekitar 50.000 PNS yang tidak mematuhi aturan tersebut.
Tak ketinggalan, Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, juga masuk dalam laporan CNA. Ia mengeluarkan larangan terhadap penampilan waria di atas panggung dalam acara-acara publik sejak April, merespons keluhan masyarakat yang menganggap penampilan tersebut tidak sesuai norma sosial Indonesia.
Laporan CNA ini juga memuat pendapat dari para analis lokal yang menyebut bahwa berbagai kebijakan tersebut, meskipun menuai kritik, berpotensi meningkatkan popularitas para kepala daerah di mata konstituen mereka—terutama dalam konteks pemilu mendatang.
Advertisement
Redaksi