Universitas Katolik Parahyangan, Bandung Adakan Diskusi Publik: Proses Demokrasi Sudah Terancam

Diskusi Publik ini menampilkan beberapa pembicara ternama dari kalangan NGO, di antaranya Ray Rangkuti (Lingkar Madani), Sely Martini (Indonesian Corruption Watch), dan Alif Iman Nurlambang (Maklumat Juanda/Mahasiswa STF Driyakarya).

Acara dimulai pukul 13.00 WIB dengan Alif Iman Nurlambang sebagai narasumber pertama.

“Publik memberikan reaksi bahwa proses demokrasi sudah terancam. Reaksi ini terutama ditunjukkan oleh masyarakat sipil, akademisi, budayawan, dan bahkan mahasiswa saat ini,” ungkap Alif Iman Nurlambang.

Menurut Alif, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan keputusan final terkait usia minimal untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden. Gugatan awal dari seorang mahasiswa Solo di MK dikabulkan, menetapkan batas usia 35 tahun serta berpengalaman sebagai kepala daerah..

Alif Iman Nurlambang menyatakan bahwa keputusan tersebut, yang datang secara tiba-tiba dan terkait dengan Pilpres 2023, semakin menimbulkan kontroversi karena hubungan kekeluargaan anggota sidang MK dengan calon wakil presiden yang merupakan anak pertama Presiden Joko Widodo, saat itu berusia 38 tahun dan menjabat sebagai wali kota Solo.

Alif Iman Nurlambang menyatakan bahwa keputusan tersebut, yang datang secara tiba-tiba dan terkait dengan Pilpres 2023, semakin menimbulkan kontroversi karena hubungan kekeluargaan anggota sidang MK dengan calon wakil presiden yang merupakan anak pertama Presiden Joko Widodo, saat itu berusia 38 tahun dan menjabat sebagai wali kota Solo.

Keputusan ini disoroti karena diduga memunculkan praktik nepotisme dengan memaksa pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden.

Masih menurut Alif, meskipun terdapat kontroversi etika, keputusan yang seharusnya menjadi inti reformasi tahun 1998, yang merupakan perjuangan utama Gerakan Mahasiswa 1998 adalah menghapuskan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di segala aspek pemerintahan, politik, dan ekonomi untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Meskipun demikian, keputusan tersebut, meski terlibat dalam pelanggaran etika, tetap berdiri tanpa gugatan bahkan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memecat ketua sidang Anwar Usman atas kasus serupa.

Pada sesi lain, Sely Martini dari ICW menyoroti bahwa korupsi adalah perilaku tidak etis. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik atau organisasi untuk keuntungan pribadi, yang merugikan kepentingan dan hak orang lain.

Lanjut Sely, korupsi merusak kepercayaan, melemahkan fondasi demokrasi, menghambat kemajuan ekonomi, dan menyebabkan eskalasi kesenjangan, kemiskinan, perpecahan sosial, serta krisis lingkungan.

Selain itu, tindakan korupsi melanggar prinsip moral yang seharusnya mengarahkan perilaku dan pengambilan keputusan manusia, seperti kejujuran, keadilan, kewajaran, dan tanggung jawab. Sebagai hasilnya, korupsi bukan hanya tindakan ilegal, melainkan juga suatu bentuk perilaku yang amoral.

Ray Rangkuti menggambarkan perjalanan negara saat ini menuju kondisi yang mencekam. Meskipun situasi sekarang belum sepenuhnya mencerminkan masa lalu ketika melawan rezim Soeharto, namun ada jejak yang terlihat. Pada masa Soeharto, pembangunan fisik menjadi fokus utama, partai politik disederhanakan, dan hasil pemilihan diketahui dengan jelas. Kritisisme dan demonstrasi dilarang, kecuali dalam proses pemilu, bahkan dalam kasus penculikan aktivis HAM tahun 1998.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, aturan bisa diubah dan tujuan menjadi yang terpenting, sedangkan aturan diikuti sesuai kebutuhan. Korupsi menjadi bagian yang melekat, kekuasaan tertumpuk pada segelintir orang, terutama setelah 1997, di mana nepotisme merajalela saat Soeharto menunjuk putrinya sebagai Menteri Sosial.

Gerakan aktivis tahun 1998 menegaskan pentingnya menghapuskan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) karena masalah utama terletak di situ. Nepotisme membuka jalan bagi tindakan korupsi, sementara dominasi dinasti politik menciptakan peluang kolusi. Ketiganya saling terkait dan korupsi menjadi perilaku berjamaah.

Kini, tiga masalah tersebut mulai muncul di pemerintahan Jokowi. Kebijakan yang mengingatkan pada aturan zaman Soeharto menunjukkan keinginan Jokowi dalam mengontrol kekuasaan. Hal ini terlihat dalam pemangkasan KPK dan perubahan aturan demi mencapai tujuan tertentu. Semua demi upaya penguasaan infrastruktur birokrasi di bawah satu aturan, seperti yang terlihat dalam Undang-Undang ASN yang terbaru. Tantangan besar terletak pada bagaimana negara mengelola kekuasaan dan memerangi praktik yang merugikan ini untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Rangkuti, perilaku Pemerintah Jokowi dalam hal penghormatan terhadap HAM selama periode kedua kepemimpinannya mengkhawatirkan masa depan demokrasi Indonesia. Terlihat pada kasus di mana aktifis seringkali dijerat dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, penghinaan, dan bahkan pengenaan pasal kekerasan seksual, menandakan kemudahan dalam mengindikasikan pelanggaran HAM. Hal ini semakin memperjelas polemik seputar politik dinasti, di mana banyak aktifis yang dijerat, seperti Butet Kartarejasa, Aiman Wicaksono, dan yang terbaru, Melki, saat mereka menentang politik dinasti.

Proses keterlibatan keluarga dalam politik, meskipun dalam kerangka demokrasi, tampak mengabaikan nilai etika. Pemimpin masa kini tidak menunjukkan kesadaran etika seperti Hatta yang, ketika menjabat sebagai Wakil Presiden tanpa pemilihan rakyat, mengeluarkan Maklumat No.X untuk segera melakukan Pemilu.

“Perlu bagi kita untuk merenungkan pemimpin masa lalu seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Natsir yang tidak mendorong keluarganya untuk melanjutkan kekuasaan saat mereka berkuasa,” jelas Rangkuti.

Diskusi ini melibatkan panitia pelaksana dari beberapa komunitas mahasiswa seperti USIK, POTRET, dan SATRE (Sastra dan Theater) Unpar. Sesi pertanyaan memunculkan beragam tanggapan antusias dari mahasiswa sebelum ditutup dengan penampilan teater dari SATRE Unpar. (Red)