Advertisement
GazanaPublika.com, Bogor – Sorotan tajam Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap dugaan pemotongan dana kompensasi sopir angkot di Kabupaten Bogor memicu respons emosional dari Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, Dadang Kosasih. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram @dedimulyadi71, terlihat Dadang menangis saat berbicara dengan Dedi melalui sambungan telepon.
Dalam percakapan tersebut, Dadang menjelaskan bahwa pemotongan dana kompensasi sopir angkot sebesar Rp200.000 per orang diduga dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU), sebuah wadah yang menghimpun sopir dan pemilik angkot. Ia menegaskan bahwa Dishub Kabupaten Bogor tidak terlibat dalam praktik tersebut.
“Awalnya saya melakukan penindakan terhadap sopir yang masih beroperasi. Saat ditanya alasannya, salah satu sopir mengaku harus menutupi pemotongan dana oleh KKSU. Saya langsung koordinasikan dengan Organda dan Dishub Provinsi untuk mediasi,” jelas Dadang.
KKSU kemudian berjanji mengembalikan dana tersebut setelah mediasi. Namun, sebelum masalah tuntas, Gubernur Dedi Mulyadi telah mengunggah video percakapannya dengan seorang sopir bernama Emen yang mengklaim Dishub Bogor lah yang memotong kompensasinya.
Dadang menduga Emen tidak bisa membedakan petugas Dishub Provinsi (yang menyalurkan kompensasi) dengan petugas Dishub Kabupaten Bogor. “Saya pastikan tidak ada oknum Dishub Kabupaten yang memotong. Ini murni kesalahpahaman,” tegasnya.
Sebelumnya, Dadang juga menyatakan bahwa pemberian uang oleh sopir kepada KKSU awalnya bersifat sukarela. Namun, berkembang menjadi pemotongan wajib sebesar Rp200.000. Dishub Bogor telah memfasilitasi pengembalian dana sebesar Rp11,2 juta ke para sopir.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan. “Sopir angkot harus dilindungi, bukan dimanfaatkan. Saya apresiasi langkah cepat Dishub, tapi pengawasan harus terus dilakukan,” ujarnya.
Insiden ini memicu perdebatan publik, dengan sebagian pihak mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap kelompok seperti KKSU. Dishub Jabar berjanji memperketat monitoring untuk mencegah penyimpangan serupa di masa depan.
Advertisement
Redaksi