Serangan ke Iran Gugah Korea Utara, Potensi Perang Nuklir

Namun, sejumlah analis di Seoul menekankan bahwa konteks Korea Utara sangat berbeda dari Iran. Pyongyang bukan hanya telah memiliki senjata nuklir operasional dan sistem peluncur jarak jauh, tapi juga memiliki motivasi eksistensial yang lebih tajam—yakni menjaga kekuasaan Kim Jong-un dan rezimnya dari intervensi asing.

Salah satu faktor utama yang membedakan adalah kemampuan Korea Utara untuk melakukan serangan balik secara cepat dan mematikan. Negara tersebut diketahui memiliki rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu mencapai wilayah AS, serta sistem artileri berat yang mengancam kawasan padat penduduk seperti Seoul dan Goyang.

“Kita pada dasarnya menjadi sandera dari sistem artileri Korea Utara yang dapat digunakan kapan saja—bahkan lebih praktis dari senjata nuklir,” kata Joung Kyeong-woon, peneliti senior dari Seoul Defense Forum kepada The Korea Herald. Ia menambahkan, “Hal ini tercermin dari krisis tahun 1994 ketika Korea Selatan dan Presiden Kim Young-sam menolak rencana AS di era Clinton untuk menyerang fasilitas nuklir Yongbyon.”

Serangan AS terhadap Iran kini dipandang oleh Pyongyang sebagai bukti bahwa negara-negara tanpa kekuatan balasan yang seimbang tetap rentan terhadap agresi eksternal. Sebaliknya, negara seperti Korea Utara, dengan ancaman balasan nyata, cenderung lebih aman dari serangan langsung.

Kondisi ini juga membuat Korea Utara semakin terdorong untuk mempererat hubungan strategis dengan dua kekuatan besar dunia: Rusia dan China. Di tengah meningkatnya rivalitas global, Pyongyang melihat aliansi ini sebagai fondasi penting dalam menjaga kedaulatan dan menghadapi tekanan Barat.

Korea Utara dapat melancarkan serangan langsung ke ibu kota Korea Selatan yang berpenduduk padat dan daerah sekitarnya dengan menggunakan sistem artileri seperti senjata gerak sendiri 170 mm dan peluncur roket ganda 240 mm. Korea Utara juga memiliki rudal yang dirancang terutama untuk menargetkan wilayah Korea Selatan, termasuk rudal jarak pendek berbahan bakar padat berkemampuan nuklir seperti KN-23.

“Sejak itu, Korea Utara telah mengamankan pencegahan berlapis melalui kepemilikan berbagai rudal balistik jarak menengah dan jauh, selain senjata nuklir,” kata Joung.

Joung lebih lanjut menjelaskan bahwa fasilitas nuklir bawah tanah Korea Utara yang dijaga ketat hampir mustahil untuk dinetralisir.

“Fasilitas nuklir dan rudal utama Korea Utara terletak ratusan meter di bawah tanah, di bawah batuan dasar yang kokoh di wilayah pegunungan di barat laut negara itu,” kata Joung. “Tidak ada senjata yang mampu menghancurkannya secara langsung — bahkan senjata nuklir taktis sekalipun.”

Lim Eul-chul, seorang profesor di Institut Studi Timur Jauh Universitas Kyungnam di Seoul, mengemukakan bahwa “kepemilikan Korea Utara atas persenjataan nuklir yang terdiri dari 40 hingga 50 hulu ledak operasional, bersama dengan kemampuan pembalasannya, merupakan kendala terbesar terhadap serangan udara AS.”
Pada bulan April 2025, Jenderal Xavier Bruson, komandan Pasukan AS di Korea, bersaksi di hadapan Komite Angkatan Bersenjata DPR bahwa “program senjata kimia, biologi, dan nuklir DPRK serta kekuatan rudal yang tangguh (balistik dan jelajah) merupakan ancaman bagi tanah air AS, pasukan AS di Indo-Pasifik, dan negara-negara sekutu.” DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara.

Pyongyang juga telah memformalkan kebijakan nuklir preemptif, atau penggunaan pertama sesuai dengan undang-undang tentang kebijakan Korea Utara mengenai kekuatan nuklir, yang diumumkan pada bulan September 2022.

“Hal ini menandai adanya pergeseran dari sikap sebelumnya yang hanya menggunakan senjata nuklir untuk tujuan pertahanan, menjadi mengizinkan penggunaannya juga untuk menangkis atau membalas invasi musuh atau tanda-tanda serangan yang akan datang,” kata Lim.
Peran Rusia dan Cina juga membedakan Korea Utara dari Iran.

“Tidak seperti kasus Iran, Rusia berkewajiban untuk melakukan intervensi secara otomatis berdasarkan Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif antara Korea Utara dan Rusia,” kata Lim.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif, yang menetapkan kewajiban pertahanan bersama, pada Juni 2024, selama kunjungan Putin ke Pyongyang.

“China kemungkinan akan memandang serangan udara AS terhadap fasilitas nuklir Korea Utara sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas di Semenanjung Korea dan keamanan di sepanjang perbatasan China–Korea Utara,” tambah Lim.

Leif-Eric Easley, profesor studi internasional di Ewha Womans University di Seoul, mengemukakan bahwa “Tiongkok dan Rusia memiliki posisi yang lebih baik untuk membantu Pyongyang daripada Teheran.”

“Kasus Korea Utara sangat berbeda,” kata Easley.

Para ahli di Seoul mengatakan bahwa serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran kemungkinan akan berdampak pada Korea Utara — memperkuat postur nuklir Pyongyang, memperdalam ketidakpercayaannya terhadap Washington, dan membentuk kembali pendekatannya terhadap diplomasi dan penyelarasan strategis.

Kim Dong-yub, seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul, mengemukakan bahwa yang penting bagi Korea Selatan adalah “dampaknya terhadap Semenanjung Korea dan bagaimana Korea Utara memandang situasi tersebut.”

“Korea Utara kemungkinan besar berpikir bahwa pilihannya adalah yang benar setelah pengeboman fasilitas nuklir Iran oleh AS. Korea Utara akan semakin memperkuat keyakinannya bahwa ‘memiliki senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup’ dan akan terus memaksimalkan legitimasi kepemilikan nuklirnya,” kata Kim.

“Selain guncangan ekonomi, insiden ini juga kemungkinan akan menyebabkan perubahan mendasar dalam lingkungan strategis, yang memicu ketidakstabilan keamanan yang meluas di Semenanjung Korea,” imbuh Kim.

Lim menekankan bahwa keputusan Trump untuk menyerang fasilitas nuklir Iran “memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan luar negeri Korea Utara.”

“Korea Utara akan memperkuat legitimasi kebijakannya saat ini yang memprioritaskan kelangsungan hidup rezim dan pengembangan senjata nuklir, serta memperluas kerja sama militer yang berakar pada solidaritas anti-Barat — khususnya dengan Rusia dan Tiongkok,” kata Lim.

“Hal ini juga akan semakin meningkatkan skeptisisme terhadap dialog dan negosiasi antar-Korea dengan AS.”

Serangan militer AS terhadap fasilitas nuklir Iran akan semakin memperdalam ketidakpercayaan Korea Utara terhadap AS — yang telah diperkeras oleh penarikan diri Washington dari kesepakatan nuklir Iran, atau JCPOA, pada tahun 2018 dan gagalnya pertemuan puncak Korea Utara–AS tahun 2019 di Hanoi selama pemerintahan Trump pertama.

“Korea Utara diperkirakan akan semakin mempercepat penguatan kemampuan serangan pendahuluan nuklir dan rudalnya,” tegas Lim.