Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta – Ketegangan militer yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini tak hanya berdampak pada dinamika geopolitik, tetapi juga menyeret perekonomian Washington ke dalam pusaran ketidakpastian. Konflik yang kian meluas di kawasan Timur Tengah memicu gejolak pasar energi global, memantik kenaikan harga minyak dan memperbesar risiko inflasi di dalam negeri Amerika.
Aksi saling serang antara Washington, Tel Aviv, dan Teheran telah mengguncang perdagangan minyak dunia. Gangguan distribusi energi, termasuk efek penutupan efektif Selat Hormuz—jalur strategis yang menjadi lintasan sekitar seperlima suplai minyak global—menjadi faktor utama yang mendorong lonjakan harga.
Advertisement
Harga minyak mentah Brent tercatat sempat menyentuh level tertinggi sejak pertengahan 2024. Kenaikan ini diperkirakan segera berdampak pada harga bahan bakar di Amerika Serikat, isu yang selalu sensitif di ranah politik domestik.
Analis utama Oxford Economics, John Canavan, mengatakan harga bensin kemungkinan akan naik hanya dalam hitungan hari. “Harga di SPBU kemungkinan akan naik dalam beberapa hari,” ujarnya kepada AFP, dikutip Rabu (4/3/2026).
Ia menilai tren kenaikan sebenarnya telah terlihat sejak awal tahun. Menurutnya, para pelaku ritel bahan bakar biasanya bergerak cepat merespons perkembangan geopolitik yang berpotensi mendorong harga lebih tinggi.
Kenaikan biaya energi ini berpotensi membebani rumah tangga Amerika dan menggerus daya beli masyarakat. Mengingat konsumsi menyumbang sekitar dua pertiga produk domestik bruto (PDB) AS, tekanan pada belanja konsumen dapat menjalar ke berbagai sektor lain, termasuk transportasi dan distribusi barang.
Ekonom ING, James Knightley, memperkirakan kenaikan harga energi akan berdampak pada tarif penerbangan serta ongkos logistik. Meski Amerika relatif mandiri dalam pasokan gas alam, harga domestik tetap mengikuti dinamika global, sehingga lonjakan harga internasional berisiko menaikkan biaya listrik di dalam negeri.
“Ini tidak diragukan lagi akan menjadi titik kritis bagi perekonomian AS,” kata Knightley.
Ia menambahkan, apabila masyarakat dipaksa mengalokasikan lebih banyak dana untuk bahan bakar dan utilitas, tekanan terhadap keuangan rumah tangga akan meningkat dan berpotensi memperlambat pertumbuhan, terutama jika konflik berlangsung lama.
Perkembangan ini juga membawa konsekuensi politik bagi Presiden AS Donald Trump. Pemerintah diperkirakan akan berupaya menahan dampak kenaikan harga energi karena pengaruhnya terhadap persepsi publik menjelang pemilihan umum.
Kepala Ekonom Nationwide, Kathy Bostjancic, menilai isu keterjangkauan harga menjadi perhatian utama pemerintah. “Harga bensin yang lebih tinggi akan berdampak negatif pada kepercayaan dan sentimen konsumen. Itu bisa terlihat di bilik suara pada bulan November,” ujarnya.
Di tengah tekanan tersebut, bank sentral Amerika, Federal Reserve, menghadapi dilema kebijakan. Risiko inflasi yang meningkat mendorong suku bunga tetap tinggi, sementara perlambatan ekonomi serta potensi pelemahan pasar tenaga kerja justru membuka ruang untuk pelonggaran moneter.
Presiden Federal Reserve New York, John Williams, mengatakan otoritas moneter masih memantau sejauh mana konflik memengaruhi harga dalam jangka panjang. “Kita harus menunggu dan melihat,” katanya.
Knightley menilai situasi ini menyulitkan bank sentral untuk segera memangkas suku bunga. Inflasi yang berpotensi kembali menguat menjadi hambatan utama, sementara kebutuhan menjaga stabilitas lapangan kerja tetap mendesak. Menurutnya, The Fed kini harus menyeimbangkan dua mandat yang sama-sama penting namun saling berlawanan arah: mengendalikan inflasi dan mempertahankan tingkat pekerjaan maksimal.
Advertisement
Redaksi
Advertisement