Rusia dan China Kecam AS–Israel Namun Belum Tunjukkan Dukungan Militer, Kenapa?

Putin mengatakan pembunuhan tersebut merupakan “pelanggaran sinis terhadap semua norma moral manusia”.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan pesan keras kepada Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar. Ia menegaskan bahwa kekuatan militer tidak akan menjadi solusi bagi konflik yang sedang berlangsung.

“Penggunaan kekuatan tidak benar-benar dapat menyelesaikan masalah,” kata Wang Yi, sambil mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut.

Sebagai bagian dari respons diplomatik, Rusia dan China secara bersama-sama meminta digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Langkah tersebut mencerminkan kedekatan hubungan antara Iran, Rusia, dan China. Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow dan Beijing memperluas kerja sama dengan Teheran melalui berbagai kesepakatan bilateral, termasuk latihan angkatan laut bersama.

Ketiga negara ini juga kerap menampilkan sikap bersama yang menentang tatanan internasional yang mereka anggap dipimpin oleh Amerika Serikat dan bertujuan mengisolasi mereka.

Meski retorika yang disampaikan sangat keras, baik Rusia maupun China belum memberikan sinyal bahwa mereka akan melakukan intervensi militer secara langsung untuk mendukung Iran.

Mitra Strategis, Bukan Sekutu Militer

Dilansir Al Jazeera, Kamis (5/3/2026), hubungan antara Rusia dan Iran memang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Pada Januari 2025, kedua negara menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang mencakup berbagai bidang kerja sama, mulai dari perdagangan, militer, hingga ilmu pengetahuan, budaya, dan pendidikan.

Kesepakatan tersebut memperdalam koordinasi pertahanan dan intelijen antara kedua negara. Selain itu, perjanjian itu juga mendukung berbagai proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan koridor transportasi yang menghubungkan Rusia ke kawasan Teluk melalui wilayah Iran.
Bahkan pada akhir Februari lalu, sekitar satu minggu sebelum serangan AS dan Israel terhadap Iran, kedua negara masih menggelar latihan militer bersama di Samudra Hindia.

Namun ketika perang benar-benar pecah, Moskow tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan respons militer. Hal ini karena perjanjian tersebut tidak mencakup klausul pertahanan bersama, sehingga tidak membentuk aliansi militer formal.

Pakar hubungan internasional Rusia Andrey Kortunov, yang pernah menjabat direktur jenderal Russian International Affairs Council dan merupakan anggota Valdai Discussion Club, menjelaskan bahwa perjanjian pertahanan bersama Rusia dengan Korea Utara yang ditandatangani pada 2024 merupakan contoh kesepakatan yang jauh lebih mengikat.

Ia mengatakan bahwa dalam perjanjian dengan Korea Utara, Rusia diwajibkan untuk membantu secara militer jika Pyongyang terlibat konflik.

Menurutnya, “berdasarkan perjanjian itu, Rusia akan berkewajiban untuk bergabung dengan Korea Utara dalam konflik apa pun yang mungkin melibatkan negara tersebut”.Sebaliknya, dalam hubungan dengan Iran, kesepakatan yang ada jauh lebih terbatas.

“Dalam perjanjian dengan Iran hanya disebutkan bahwa kedua pihak sepakat untuk menahan diri dari tindakan bermusuhan apabila salah satu pihak sedang terlibat konflik,” kata Kortunov.

Ia juga menilai kemungkinan Rusia melakukan aksi militer langsung untuk membantu Iran sangat kecil karena risiko yang terlalu besar.

Selain itu, menurutnya Moskow saat ini tampak lebih memprioritaskan upaya mediasi Amerika Serikat dalam konflik Rusia dengan Ukraina.

Kortunov juga mencatat bahwa Rusia sebelumnya mengambil pendekatan serupa ketika mengkritik tindakan militer Amerika Serikat di Venezuela setelah operasi militer Washington yang berujung pada penangkapan presidennya, Nicolas Maduro, pada Januari lalu.

Meski perjanjian Rusia–Iran secara jelas menyatakan Moskow tidak berkewajiban melakukan intervensi militer, Kortunov mengatakan beberapa kontaknya di Teheran mengungkapkan rasa kecewa terhadap sikap Rusia.

Ia mengatakan ada “tingkat frustrasi tertentu” di kalangan pejabat Iran karena adanya “harapan bahwa Rusia seharusnya melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar langkah diplomatik di Dewan Keamanan PBB atau forum multilateral lainnya”.

Hubungan China–Iran dan Batasannya

China juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan Iran, terutama dalam bidang ekonomi dan energi. Pada 2021, kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama selama 25 tahun yang bertujuan memperluas hubungan ekonomi sekaligus memasukkan Iran ke dalam proyek besar Belt and Road Initiative.

Peneliti keamanan internasional dari Centre for International Security and Strategy di Tsinghua University, Jodie Wen, mengatakan hubungan antara Beijing dan Teheran umumnya dipandang sebagai hubungan yang pragmatis dan stabil.

“Dari sisi politik, kami memiliki pertukaran yang rutin,” katanya melalui sambungan telepon dari Beijing.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ekonomi antara kedua negara juga sangat luas.

“Dari sisi ekonomi, kerja samanya sangat dalam; banyak perusahaan memiliki investasi di Iran,” ujarnya.

Meski demikian, Wen menegaskan bahwa Beijing selama ini menetapkan batas yang jelas dalam kemitraannya dengan Iran, terutama terkait keterlibatan militer.

“Pemerintah China selalu berpegang pada prinsip tidak mencampuri urusan negara lain. Saya tidak berpikir pemerintah China akan mengirimkan senjata ke Iran,” katanya.

Ia menilai peran China dalam krisis ini kemungkinan besar akan berfokus pada diplomasi dan manajemen krisis.

“Saya pikir China sedang mencoba berbicara dengan pihak Amerika Serikat dan negara-negara Teluk untuk menjaga ketenangan,” kata Wen.

Menurutnya, kejelasan mengenai batas hubungan tersebut justru membantu membangun kepercayaan di Teheran. Namun ia juga menekankan bahwa hubungan ekonomi kedua negara tidak sepenuhnya seimbang.

Layanan pelacakan kapal Kpler memperkirakan sekitar 87,2% ekspor minyak mentah tahunan Iran dikirim ke China. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya China bagi ekonomi Iran, sementara bagi Beijing, Iran tetap merupakan mitra yang relatif kecil dalam perdagangan globalnya.

Sementara itu, profesor madya dalam program Public Policy and Global Affairs di Nanyang Technological University di Singapura, Dylan Loh, menilai peran China dalam isu Iran kini semakin berkembang.
Menurutnya, Beijing cenderung mengambil peran sebagai pelindung stabilitas kawasan.

“Saya pikir peran China terkait Iran telah berkembang menjadi peran yang bersifat melindungi, dengan mempercepat upaya mediasi untuk mencegah runtuhnya stabilitas kawasan yang dapat mengancam kepentingan ekonomi dan keamanan regionalnya sendiri,” kata Loh.

Ia menambahkan bahwa Beijing kemungkinan sedang mengevaluasi berbagai opsi untuk mengurangi risiko politik yang muncul dari konflik tersebut.

“Saya pikir akan ada penilaian tentang bagaimana menurunkan risiko politik dan pilihan apa saja yang tersedia; sejujurnya, proses pemikiran ulang ini sudah dimulai sejak serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela,” ujarnya.