Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah Arab Saudi dan Kuwait dilaporkan melakukan serangan udara rahasia ke wilayah Irak untuk menargetkan kelompok paramiliter yang didukung Iran.
Mengutip laporan Reuters, Jumat (15/5/2026), operasi militer tersebut dilakukan secara diam-diam pada Rabu lalu dan disebut sebagai respons independen terhadap ancaman keamanan yang masuk ke wilayah negara-negara Teluk.
Advertisement
Langkah ini dinilai sebagai sinyal menurunnya kepercayaan negara-negara Teluk terhadap efektivitas payung keamanan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, terutama setelah konflik AS-Israel melawan Iran memanas sejak Februari lalu.
Meski Arab Saudi dan Kuwait selama ini menjadi lokasi pangkalan militer utama AS, kedua negara tetap menjadi sasaran serangan drone dan rudal yang diduga dilakukan sebagai balasan Iran atas operasi militer Washington dan Israel.
Investigasi yang dikutip dalam laporan tersebut menyebut ratusan drone yang menyerang infrastruktur vital di kawasan Teluk berasal dari wilayah Irak, khususnya dari kelompok milisi Kataib Hezbollah yang berbasis di selatan Irak.
Jet tempur Arab Saudi dilaporkan sempat menghantam posisi milisi pro-Iran di Irak sesaat sebelum gencatan senjata antara AS dan Iran tercapai pada awal April. Sementara itu, otoritas Irak mengklaim sedikitnya dua serangan rudal diluncurkan dari wilayah Kuwait untuk menghancurkan titik-titik strategis milik Kataib Hezbollah.
Ketegangan antara negara-negara Teluk dan pemerintah Baghdad sebenarnya telah meningkat sejak Maret lalu. Arab Saudi dan Kuwait disebut telah memberikan peringatan keras kepada pemerintah Irak agar segera menertibkan kelompok milisi pro-Iran yang beroperasi di wilayahnya.
Kuwait bahkan tercatat tiga kali memanggil perwakilan diplomatik Irak, sedangkan Arab Saudi juga memanggil duta besar Irak bulan lalu terkait persoalan keamanan regional.
Pengamat politik Timur Tengah menilai langkah agresif negara-negara Teluk ini dipicu oleh rasa kecewa terhadap kebijakan Washington yang dianggap memulai eskalasi konflik tanpa konsultasi strategis yang memadai dengan sekutu regionalnya.
“Pertanyaan yang paling mendasar adalah mengenai konsultasi. Apakah negara-negara Teluk benar-benar mendapatkan jenis kemitraan dan dukungan keamanan yang mereka rasa perlu jika Amerika Serikat akan terlibat secara militer di kawasan ini,” kata Khaled Almezaini dalam wawancara dengan The Guardian.
Di tengah eskalasi yang terus meningkat, sejumlah analis mulai mempertanyakan masa depan ketergantungan militer negara-negara Teluk terhadap Amerika Serikat. Keberadaan pangkalan militer AS yang selama ini dianggap sebagai pelindung kini mulai dipandang sebagian pihak sebagai potensi ancaman yang justru dapat menyeret kawasan ke dalam konflik yang lebih luas.
Advertisement
