Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil. Hal itu disampaikan Sigit saat menghadiri kegiatan dialog publik bertema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum” yang digelar di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).
Menurut Sigit, forum tersebut bertujuan menyerap secara langsung aspirasi, kritik, maupun saran dari publik untuk kebaikan institusi Polri di masa mendatang.
Advertisement
“Tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan,” ujar Sigit.
Kapolri menekankan bahwa segala masukan dari masyarakat akan menjadi bahan penting dalam upaya Polri memperkuat demokrasi di Indonesia. Ia menambahkan, dialog semacam ini tidak hanya berhenti di satu kesempatan, melainkan akan dilanjutkan secara berkesinambungan.
“Hal ini penting dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dengan harapan bisa menjadikan Polri sebagai institusi yang diharapkan dan dicintai masyarakat,” katanya.
Sigit juga menyinggung soal penanganan peristiwa kerusuhan yang kerap terjadi. Ia menyebut diskusi lanjutan diperlukan untuk merumuskan solusi, termasuk menentukan langkah hukum yang proporsional.
“Bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang diberikan restoratif, dan mana yang harus lebih banyak edukasi, baik dari sisi Polri maupun juga pihak lainnya,” paparnya.
Hadirkan 10 Tokoh Masyarakat Sipil
Dalam forum tersebut, Polri menghadirkan 10 narasumber dari berbagai kalangan intelektual, aktivis, hingga lembaga advokasi, di antaranya:
• Prof. Dr. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Filsafat STF Driyarkara)
• Usman Hamid, S.H., M.Phil. (Direktur Amnesty Internasional Indonesia)
• Rocky Gerung (Pengamat Politik)
• M. Choirul Anam (Komisioner Kompolnas)
• Ardi Manto Adi Putra (Direktur Imparsial)
• Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS)
• Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI)
• Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI)
• Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative)
• Iftitah Sari, S.H. (Sekjen Institute For Criminal Justice Reform).
Kehadiran para tokoh ini diharapkan memberi perspektif beragam terhadap praktik demokrasi di Indonesia, khususnya dalam penyampaian pendapat di muka umum.
Komitmen Reformasi
Sigit menegaskan, Polri akan terus berupaya melakukan transformasi dan reformasi sesuai perkembangan zaman.
“Ke depan tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini tapi terus bisa berlanjut dalam pertemuan-pertemuan lain, termasuk yang bersifat informal. Polri akan berupaya untuk melakukan perbaikan, transformasi, dan reformasi yang memang harus dilakukan sesuai tantangan zaman,” tutupnya.
Advertisement
Redaksi