GazanaPublika.com, Jakarta — Di tengah meningkatnya tekanan global akibat konflik Timur Tengah dan lonjakan harga minyak dunia, polemik soal harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri kembali mengemuka. Kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla terkait usulan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Dalam keterangannya pada Kamis (9/4/2026), Gibran menegaskan bahwa pemerintah menghargai setiap masukan dari tokoh nasional, termasuk usulan JK agar harga BBM dinaikkan untuk mengurangi beban subsidi energi. Namun, ia menekankan bahwa arah kebijakan saat ini tetap berpegang pada instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” kata Gibran.
Menurut Gibran, pemerintah saat ini bertekad melakukan efisiensi anggaran dan memfokuskan belanja negara untuk melindungi kelompok masyarakat lapisan bawah. Kebijakan tersebut diambil agar masyarakat tidak terbebani efek berantai dari kenaikan BBM, mulai dari melonjaknya harga bahan pokok, biaya transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya.
Ia menegaskan bahwa menjaga harga BBM bukan sekadar soal energi, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi rumah tangga rakyat kecil.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong percepatan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu langkah konkret yang disorot Gibran adalah peresmian pabrik kendaraan listrik di Magelang oleh Presiden Prabowo pada hari yang sama.
“Hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah,” ujarnya.
Sebelumnya, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga BBM di tengah gejolak harga minyak dunia yang dipicu konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurut JK, subsidi energi yang terus dipertahankan berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menambah beban utang negara.
“Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” kata JK dalam wawancara di kediamannya, Jakarta Selatan.
JK berpandangan, mempertahankan subsidi saat harga minyak dunia melonjak hanya akan menunda persoalan fiskal yang lebih besar di masa depan. Menurutnya, kenaikan utang negara justru lebih berbahaya dalam jangka panjang karena dampaknya pada akhirnya akan dirasakan masyarakat.
Meski demikian, ia juga mengakui bahwa penyesuaian harga BBM hampir pasti memicu protes publik pada tahap awal. Namun, menurutnya, langkah tersebut dapat mendorong penghematan konsumsi energi dan membantu menjaga kesehatan fiskal negara.
