Advertisement
Tangsel, GazanaPublika.com – Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, memberikan tanggapan terhadap kritikan yang dilontarkan oleh para intelektual universitas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Usai pertemuan dengan ratusan UMKM di Kota Tangsel, Gibran menyatakan bahwa ia menghargai setiap kritikan yang disampaikan oleh para akademisi terkait kinerja pemerintahan.
Advertisement
“Tanyakan kepada yang bersangkutan saja. Kalau saya sih masukan-masukan, evaluasi dari semua pihak kami terima ya,” ujar Gibran kepada wartawan.
Gibran juga menyampaikan terima kasih atas masukan dan kritikan yang telah diberikan oleh para intelektual universitas terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh ayahnya, Presiden Joko Widodo.
“Masukannya terima kasih ya,” tambahnya.
Sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia, telah mengkritisi pemerintahan Jokowi terkait persiapan Pemilu 2024. Komentar dan evaluasi dari para intelektual ini menunjukkan adanya ruang terbuka untuk diskusi dan pemahaman bersama terkait arah dan kebijakan pemerintahan.
Sebelumnya, sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) menyampaikan deklarasi yang mengajak seluruh kampus di Indonesia untuk mengawal jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Deklarasi tersebut diberi judul ‘Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali’.
“Maka, berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh tanah air, untuk segera merapatkan barisan guna mengawal pelaksanaan Pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, di Rotunda UI, Kota Depok, Jumat (2/2/2024).
Sivitas akademika UI menyatakan keprihatinan mereka terhadap rusaknya tatanan hukum dan demokrasi, serta mengungkapkan kekhawatiran atas hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama terkait korupsi dan nepotisme.
“Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup,” ungkapnya.
Harkristuti menyampaikan kegelisahan terhadap sikap pejabat, elit politik, dan hukum yang dinilai melanggar sumpah jabatan dengan menumpuk harta pribadi, serta membiarkan negara tanpa tata kelola dan terkikis oleh korupsi, terutama menjelang Pemilu 2024.
“Kami cemas bahwa kegentingan saat ini dapat menghancurkan masa depan bangsa dan ke-Indonesiaan,” tambahnya. (Sumber: Liputan6.com)
Advertisement
Redaksi