Sri Mulyani Tanggapi Himbauan PDIP, Negara untuk Tidak Menghutang Lagi

Sebelumnya, sembilan fraksi partai politik di DPR telah menyampaikan pandangan mereka atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Pandangan fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna mengenai penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2025 yang digelar hari ini.

Fraksi PDI Perjuangan, yang mendapatkan kesempatan pertama berbicara, memberikan sejumlah catatan atas rancangan awal APBN yang akan dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu catatan penting dari PDIP adalah permintaan agar defisit dalam APBN 2025 dipatok 0%.

“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” kata juru bicara fraksi PDIP, Edy Wuryanto, dalam rapat.

Edy menambahkan bahwa fraksinya menilai tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit pada APBN transisi untuk program-program yang belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

“Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program yang belum merupakan RKP dan RPJMN program baru,” ujar Edy.

Oleh karena itu, ia meminta agar belanja negara dioptimalkan untuk belanja rutin dan tidak mengalokasikan belanja modal yang berisi proyek-proyek dalam RKP dan RPJMN.

“Belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek RKP dan RPJMN baru,” tambahnya.

Selain PDIP, delapan fraksi lainnya juga telah menyampaikan pandangan atas KEM-PPKF yang telah disampaikan oleh pemerintah. Mayoritas fraksi menyatakan setuju melanjutkan pembahasan KEM-PPKF ke tahap selanjutnya. Setelah sembilan fraksi menyampaikan pandangan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rapat akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi di DPR pada 4 Juni 2024.

Sumber: CNBCIndonesia.com