Advertisement
GazanaPublika.com – Nama Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Indonesia, tengah menjadi sorotan sebagai calon kuat pengganti Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Airlangga secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut pada Sabtu, 10 Agustus 2024, dan sejak saat itu, berbagai spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikannya mulai bermunculan. Salah satu nama yang mencuat adalah Bahlil Lahadalia, yang disebut-sebut memiliki dukungan signifikan dari sejumlah politikus Partai Golkar.
Isu mengenai ambisi Bahlil untuk mengambil alih posisi ketum dari Airlangga sebenarnya sudah beredar sejak beberapa waktu lalu. Pada Maret 2024, sebuah laporan dari Koran Tempo mengindikasikan bahwa Bahlil tengah disiapkan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar, bersamaan dengan wacana masuknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke partai berlambang pohon beringin tersebut. Menurut sumber internal partai, Bahlil disebut siap memberikan posisi strategis kepada Jokowi jika dia terpilih sebagai ketua umum.
Advertisement
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, mengamati bahwa posisi Ketua Umum Partai Golkar sering kali dipegang oleh individu yang memiliki jabatan penting di pemerintahan, dan Bahlil memenuhi kriteria tersebut. Hubungannya yang erat dengan Presiden Jokowi menambah bobot dukungan terhadapnya. Menurut laporan Majalah Tempo, kedekatan antara Bahlil dan Jokowi bermula saat Bahlil menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ke-26, di mana ia turut membentuk Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) pada 2018 yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.
Selepas kemenangan Jokowi pada Pemilu 2019, Bahlil diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Oktober tahun yang sama. Tak lama kemudian, pada April 2021, ia diangkat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, setelah pembentukan Kementerian Investasi oleh Presiden Jokowi.
Namun, tidak semua pihak di Partai Golkar menyambut positif isu pencalonan Bahlil sebagai Ketua Umum. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa partai saat ini lebih fokus pada persiapan Pilkada 2024 daripada memikirkan soal pengganti Airlangga. Ia menekankan pentingnya menjaga konsentrasi partai dalam menghadapi agenda politik yang sudah di depan mata.
Di sisi lain, Partai Golkar akan segera mengadakan rapat pleno untuk menentukan siapa yang akan mengisi posisi sementara Ketua Umum. Seluruh Wakil Ketua Umum Golkar disebut berpeluang untuk diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum. Ahmad Doli menekankan bahwa keputusan ini sebaiknya diambil melalui musyawarah mufakat demi menjaga keharmonisan internal partai.
Meski demikian, Ketua Dewan Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Bahlil Lahadalia tidak bisa menjadi pelaksana tugas Ketua Umum karena ia bukan bagian dari struktur kepengurusan Partai Golkar. Namun, Idrus mengakui adanya dukungan yang kuat dari kader-kader Golkar di berbagai daerah untuk menjadikan Bahlil sebagai ketua umum definitif. Menurutnya, hampir seluruh DPD Tingkat I dan Tingkat II Partai Golkar sepakat mendukung Bahlil.
Idrus menilai bahwa Bahlil memiliki keunggulan yang membedakannya dari calon-calon lainnya. Sebagai seseorang yang tumbuh dari akar rumput, Bahlil dinilai lebih memahami aspirasi kader-kader di tingkat bawah, sebuah kelebihan yang menurut Idrus tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain di Partai Golkar yang menjabat di pusat.
Sejalan dengan dukungan tersebut, Andi Sinulingga, seorang politikus Partai Golkar, juga menyatakan keyakinannya bahwa Bahlil akan menjadi Ketua Umum definitif dalam waktu dekat. Ia mengindikasikan bahwa Munas Golkar mungkin akan dipercepat dari jadwal semula pada Desember 2024 untuk segera memilih ketua umum yang baru.
Namun, tidak semua tokoh Golkar setuju dengan pencalonan Bahlil. Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, menyuarakan keprihatinannya bahwa calon Ketua Umum seharusnya berasal dari kalangan pengurus partai. Ia menekankan bahwa pengalaman sebagai pengurus pusat atau daerah adalah salah satu syarat yang penting untuk menjadi ketua umum.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Jusuf Kalla (JK), mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009. JK menekankan bahwa seorang Ketua Umum Partai Golkar haruslah seorang kader yang memiliki pengalaman minimal lima tahun sebagai pengurus di level pusat dan satu tahun di tingkat provinsi. JK juga menolak rencana untuk mempercepat Munas Golkar, menegaskan bahwa proses pemilihan Ketua Umum harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada Desember 2024.
JK juga mengisyaratkan adanya kemungkinan tekanan eksternal yang mempengaruhi keputusan Airlangga untuk mundur, meski ia tidak menutup kemungkinan bahwa Airlangga mungkin memiliki alasan pribadi. Menurut JK, di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar berhasil meraih peningkatan perolehan kursi di DPR pada Pemilu lalu, sehingga tidak ada alasan bagi partai untuk terburu-buru dalam memilih penggantinya.
JK menegaskan bahwa Partai Golkar harus menghormati aturan internalnya dan tidak tunduk pada tekanan eksternal. Ia mengingatkan bahwa partai harus menjaga marwahnya dan tetap berpegang pada proses yang telah ditetapkan untuk memilih Ketua Umum yang baru.
Sumber: Tempo.co
Advertisement
Redaksi