SERANG, GAZANAPUBLIKA.COM – Menanggapi ucapan FX. Hadi Rudyatmo, Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Solo, Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla’ul Anwar, Chaidar Widodo Chudori, mempercayai apa yang disampaikan F.X. Rudyatmo. Perpisahan Jokowi dan PDI Perjuangan bukan karena Jokowi disebut petugas partai tetapi karena untuk tujuan menyelamatkan bangsa.
Justru Widodo mengatakan, sebutan ‘petugas partai’ kepada Jokowi adalah sesuatu yang wajar karena kenyataannya demikian.
“Secara politis, sah-sah saja,” ungkap Widodo kepada Gazana Publika.com saat dihubungi lewat telepon (1/12/2023).
Sisi lainnya, Widodo menyoroti bahwa meskipun demikian, kata tersebut dipandang tidak tepat secara etika.
“Secara etika mungkin kurang pas karena presiden pun harus dihargai kedudukannya,” ujar Aktifis 98 ini.
Namun, menurut Widodo, kata ‘petugas partai’ dijadikan alat propaganda untuk merendahkan Jokowi yang disebut petugas partai dengan mengutip ucapan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.
“Itu mengandung bahasa propaganda untuk seseorang yang dicalonkan melalui perahu partai. Diakui atau tidak, presiden itu dicalonkan oleh partai. Walau pun bahasa itu terkesan sarkastis,” tutur Dosen Unma tersebut.
Pandangan Widodo menyatakan bahwa Jokowi masih setia kepada Megawati dan PDIP Perjuangan. Hanya anggapan orang luar yang menciptakan pemisahan.
“Sebenarnya Pak Jokowi masih setia kepada PDIP dan Ibu Mega. Soal ada isu perpecahan itu hanya isu yang dibuat dari luar. Termasuk pencalonan Gibran, itu juga hasil dari pragmatisme pihak luar,” jelasnya.
Namun, ketika ditanya tentang kenyataan banyak elite PDI Perjuangan yang melihat Jokowi sudah tidak sejalan, Widodo menjawab bahwa itu adalah efek dari dinamika.
“Ya, itu akhirnya menjadi hukum dinamika. Karena politik di Indonesia kadang mengikuti dinamika dan bersifat pragmatis. Saya melihat PDIP kecolongan dan terjebak, bahkan membuat perlawanan,” jelasnya kembali.
Widodo mengibaratkan, jika itu adalah rekayasa, seharusnya elite PDI Perjuangan sudah mempersiapkannya dari awal dan segala risiko sudah diantisipasi.
“Fenomena kemarin pihak PDI-P terkesan menunggu bola, ketika saat itu Prabowo menanti bisa berpasangan dengan Ganjar. Dan saat ini seharusnya bukan lagi membahas itu, tetapi membahas bagaimana pada 14 Pebruari 2024 pemilu bisa dimenangkan,” jelasnya. (Red)
