Logika Kebutuhan Hidup Layak Bagi Guru dan Keluarganya

Menghitung Kebutuhan Dasar Keluarga

Anggap saja satu keluarga yang telah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB), yakni keluarga kecil dengan komposisi suami, istri, dan dua anak. Berapa sih pengeluaran mereka?

Berikut ilustrasi perhitungan kasar kebutuhan dasar mereka: (1) Biaya Dapur: Rp100.000 per hari, atau Rp3.000.000 per bulan. (2) Transportasi: Kepala keluarga: Rp20.000 per hari [24 hari kerja] = Rp480.000. Dua anak: Rp15.000 per anak per hari [24 hari kerja] lalu dihitunh 2 anak maka = Rp720.000., (3) Uang Makan Anak di Sekolah: Rp20.000 per hari, lalu untuk dua anak [24 hari kerja] = Rp960.000. (4) Uang Makan Siang Kepala Rumah Tangga: Rp20.000 per hari [24 hari kerja] = Rp480.000. Total pengeluaran untuk transportasi dan makan: Rp2.520.000. Ditambah biaya dapur: Rp3.000.000. Total sementara: Rp5.640.000.

Angka tersebut masih boleh dibilang pas-pasan. Belum dihitung untuk biaya listrik. Rp250.000 per bulan. Biaya Lain-lain [sabun, sampo, gas, uang sampah, dll.], setidaknya harus disisihkan Rp300.000 per bulan, setidaknya angkan pengeluaran ini sebesar Rp500.000.

Dalam kondisi saat ini, hampir semua keluarga dituntut untuk memiliki kendaraan, minimal satu unit sepeda motor. Biaya kredit motor bervariasi, dengan cicilan minimal sekitar Rp700.000 per bulan selama 3 tahun (36 cicilan) untuk motor dengan harga paling ekonomis. Bayangkan jika sebuah keluarga tidak memiliki kendaraan, kehidupan mereka akan sangat terbatas, karena menggunakan transportasi umum justru bisa lebih mahal.

Dari sini, apakah Anda sudah bisa membayangkan logika kebutuhan rumah tangga?

Angka-angka ini belum termasuk biaya silaturahmi, undangan pernikahan (kondangan), atau biaya tak terduga seperti sakit, tamu yang datang, atau biaya pergaulan. Masyarakat Indonesia sangat sosialis-kulturalis, sehingga sulit menghindari interaksi sosial semacam ini.

Belum lagi jika ada anak yang kuliah dan tidak lolos ujian masuk perguruan tinggi negeri, biaya kuliah di perguruan tinggi swasta pasti lebih mahal. Keluarga juga membutuhkan tabungan untuk masa depan, seperti persiapan pernikahan anak atau kebutuhan mendesak lainnya. Wah, jika dihitung, ternyata sangat banyak ya.

Maka, mari kita batasi perhitungan pada kebutuhan dasar saja, tanpa memasukkan biaya-biaya tambahan tersebut. Jika kebutuhan dasar senilai Rp5 jutaan tersebut sudah terpenuhi, seseorang tetap dikategorikan hidup dalam kondisi miskin, karena kebutuhan hidup tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar saja.

Bagi orang yang memiliki pola pikir berbeda, terutama mereka yang memiliki spiritualitas tinggi, kehidupan dipandang sebagai sesuatu yang selalu ada jalannya karena Allah berperan dalam mengatur hidup manusia. Mereka meyakini bahwa kehidupan tidak perlu terlalu dipikirkan secara berlebihan, sebab Allah telah menjamin rezeki setiap hamba-Nya. Dalam kehidupan, rezeki datang dalam berbagai bentuk, ada yang terduga dan ada yang tidak terduga.

Pada fenomena lain, bagi sebagian orang, hidup dengan anggaran Rp1.500.000 per bulan mungkin bisa dilakukan, tetapi hal itu berarti mereka harus mengencangkan ikat pinggang dan hidup dalam keterpaksaan. Ini bukanlah standar hidup yang layak, melainkan sekadar bertahan hidup.

Namun, kemampuan bertahan hidup (survival) masyarakat, yang bisa beradaptasi dengan cara apa pun dan bersandar pada keyakinannya, tidak boleh dijadikan alasan atau sandaran bagi pemangku kebijakan untuk mengabaikan tanggung jawab mereka dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Salah satu kelompok yang sering luput dari perhatian adalah guru. Padahal, guru merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa, namun nasib mereka seringkali jauh dari kata sejahtera. Bayangkan, masih banyak guru honorer yang menerima honorarium minim, dengan nilai yang bervariasi tergantung pada sekolah dan daerah. Meskipun begitu, kategorinya tetap sama: minim. Alasan yang diberikan seringkali hanya sekadar untuk tambahan penghasilan, namun mereka tetap dituntut untuk bekerja secara profesional.

Mengapa guru honorer tetap bertahan? Mereka terpaksa bertahan karena tidak mudah mencari penghidupan di luar profesi mereka. Alasan lain, khususnya bagi guru honorer di sekolah negeri, adalah harapan bahwa suatu hari nanti mereka bisa diangkat menjadi PNS atau ASN. Sementara itu, mereka terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, logika kerja guru honorer sebenarnya adalah logika kerja sampingan, sementara kebutuhan pokoknya harus dipenuhi dari pekerjaan lain—itu pun jika ada.

Meskipun harus diakui, dibandingkan dengan era sebelum tahun 2000-an, atau zaman Orde Baru, nasib guru saat ini sudah sedikit membaik. Hal ini terutama terlihat dari adanya kenaikan gaji, berbagai tunjangan, dan program sertifikasi yang meningkatkan penghasilan guru. Namun, peningkatan kesejahteraan ini tidak dirasakan semua guru. Hanya guru-guru yang ‘mujur’ dan bernasib baik saja yang merasakannya, sementara sebagian besar masih berada di bawah standar.

Bagaimana dengan guru honorer, guru swasta, atau guru yang belum tersertifikasi? Apakah mereka termasuk dalam kategori yang disebutkan tadi? Penjenjangan gaji berdasarkan golongan B, C, dan D misalnya, atau gaji guru honorer, seharusnya dimulai dari angka kebutuhan hidup layak, bukan berangkat dari kebutuhan hidup minim. Cara merumuskan sistem gaji yang diterapkan sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi masih belum bisa dipahami secara logis, terutama dalam hal penggajian tenaga pengajar atau guru. Dari mana sebenarnya rumus perhitungan sistem penggajian ini berangkat?

Ada anggapan bahwa kesejahteraan guru harus sejalan dengan profesionalitas mereka. Namun, ini adalah logika yang keliru. Profesionalitas dan kesejahteraan adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Seorang guru tidak bisa diharapkan bekerja secara profesional jika kebutuhan dasarnya saja belum terpenuhi.

Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan: meningkatkan kesejahteraan guru atau menuntut profesionalitas mereka? Ini seperti pertanyaan klasik, mana yang lebih dulu: telur atau ayam? Namun, dalam konteks ini, jawabannya jelas: kesejahteraan harus menjadi prioritas. Tanpa kesejahteraan yang memadai, sulit mengharapkan guru untuk bekerja secara optimal.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan guru. Dibandingkan dengan ASN lainnya, nasib guru masih jauh tertinggal. Program sertifikasi mungkin sudah membantu, tetapi itu belum cukup. Masih banyak PR yang harus diselesaikan, seperti meningkatkan gaji guru honorer, memberikan tunjangan yang memadai, dan memastikan semua guru, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS, mendapatkan hak yang sama.

Guru adalah ujung tombak pendidikan. Mereka yang membentuk generasi penerus bangsa. Jika kita ingin melihat Indonesia maju, maka kesejahteraan guru harus menjadi agenda serius pemerintah. Tanpa guru yang sejahtera, mustahil kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas.

Hidup layak adalah hak setiap orang, termasuk guru. Perhitungan kebutuhan dasar keluarga menunjukkan betapa besarnya beban finansial yang harus dipikul. Sementara itu, nasib guru masih jauh dari kata sejahtera, terutama bagi mereka yang berstatus honorer atau belum tersertifikasi.

Pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Ini bukan hanya tentang memberikan gaji yang layak, tetapi juga memastikan bahwa semua guru, tanpa terkecuali, mendapatkan hak dan perlindungan yang sama. Hanya dengan begitu, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan memastikan masa depan bangsa yang lebih baik.

Kesejahteraan guru bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Mari kita dukung upaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih layak bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini.

Penulis adalah Kepala SDN Gowok, Kota Serang, Banten dan Ketua PGRI Cabang Curug Kota Serang, Provinsi Banten