Advertisement
GazanaPublika.com, Beijing — Pemerintah China kembali mengirim sinyal kuat perubahan arah kebijakan demografinya. Mulai 1 Januari 2026, produk kontrasepsi seperti kondom dan pil KB tidak lagi mendapat perlakuan khusus dalam sistem perpajakan. Barang-barang tersebut kini resmi dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 13 persen, setara dengan barang konsumsi lainnya.
Kebijakan ini sekaligus menandai berakhirnya pembebasan pajak yang telah berlaku sejak 1994, ketika China masih menjalankan kebijakan satu anak secara ketat. Reformasi tersebut merupakan bagian dari penataan ulang sistem pajak nasional yang disahkan pemerintah pusat pada akhir tahun lalu dan mulai diimplementasikan tahun ini.
Advertisement
Langkah tersebut kontras dengan kebijakan fiskal lain yang justru memberi keringanan. Sejumlah layanan yang dinilai mendukung peningkatan angka kelahiran — seperti penitipan anak, layanan pendukung keluarga, dan program sosial terkait pengasuhan — kini dibebaskan dari PPN. Pemerintah menilai beban biaya membesarkan anak perlu ditekan untuk menciptakan iklim ramah keluarga.
Media pemerintah China menyebut perubahan ini sebagai bentuk penyesuaian kebijakan struktural, seiring pergeseran strategi negara dari pembatasan kelahiran menuju pendekatan pro-natal. Pajak atas kontrasepsi dipandang sebagai normalisasi kebijakan fiskal, bukan larangan penggunaan alat KB.
Namun, kebijakan tersebut langsung memantik perbincangan publik. Di media sosial China, sebagian warganet mempertanyakan efektivitas langkah ini dalam mendorong angka kelahiran. Ada pula yang menyindir bahwa negara kini ‘ikut campur hingga urusan kondom’ demi menaikkan jumlah bayi baru lahir.
Sejumlah pakar demografi menilai kebijakan ini lebih bersifat simbolik dibandingkan solusi substansial. Menurut mereka, rendahnya angka kelahiran di China dipicu faktor struktural yang jauh lebih kompleks, mulai dari biaya hidup tinggi, tekanan ekonomi rumah tangga, persaingan pendidikan, hingga perubahan nilai sosial generasi muda.
Kekhawatiran juga datang dari kalangan kesehatan masyarakat. Mereka menilai kenaikan harga kontrasepsi berpotensi memengaruhi akses kelompok berpendapatan rendah, meski pemerintah belum mengindikasikan pembatasan distribusi atau penggunaan alat KB.
China sendiri tengah menghadapi tekanan demografis serius. Dalam beberapa tahun terakhir, populasi negara itu tercatat menyusut secara beruntun, sementara laju penuaan meningkat cepat. Berbagai insentif telah digulirkan, mulai dari pelonggaran aturan kelahiran, subsidi keluarga, hingga kampanye pernikahan, namun hasilnya masih terbatas.
Dengan kebijakan pajak terbaru ini, Beijing tampaknya ingin menghapus jejak lama kebijakan pengendalian kelahiran, sekaligus menegaskan perubahan narasi negara. Apakah langkah tersebut mampu memberi dampak nyata terhadap tren demografi, masih menjadi pertanyaan terbuka.
Advertisement
Redaksi