DPR Dinilai Melangkahi Pemerintah Terkait Pemekaran Daerah, Moratorium Tanpa Dasar Hukum Kuat

Sejak tahun 2006, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan moratorium pemekaran daerah diberlakukan. Tujuan utama moratorium ini adalah untuk memberikan waktu bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengevaluasi dampak pemekaran daerah yang sebelumnya telah dilakukan. Pemekaran yang diatur dalam Undang-Undang No. 22/1999, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang No. 32/2004, dinilai memberatkan keuangan negara tanpa memberikan hasil yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Presiden Yudhoyono kembali menegaskan pentingnya moratorium ini dalam Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2007. Ia mengungkapkan bahwa banyak dana yang ditransfer ke daerah-daerah pemekaran tidak dievaluasi dengan baik penggunaannya. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan pemekaran, pemerintah menekankan perlunya jeda untuk evaluasi.

Namun, pernyataan presiden ini tidak diikuti dengan penyusunan aturan hukum yang jelas. Sebaliknya, pada tahun yang sama, pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2007 untuk menjabarkan aturan pemekaran daerah dalam UU No. 32/2004. Hal ini membuat DPR terus meloloskan undang-undang yang mengatur pembentukan DOB, bahkan ketika pemerintah telah memerintahkan moratorium.

Moratorium adalah penundaan atau penghentian sementara suatu aktivitas atau kebijakan. Dalam konteks kebijakan publik, moratorium sering diterapkan oleh pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan tertentu, seperti pengeluaran izin, pembangunan, atau pemekaran wilayah, sampai dilakukan evaluasi lebih lanjut atau sampai masalah tertentu diatasi.

Moratorium biasanya diberlakukan untuk memberikan waktu bagi pihak berwenang untuk mempertimbangkan ulang atau mengevaluasi dampak dari aktivitas tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil selanjutnya didasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kepentingan publik.

Contoh moratorium adalah penundaan pemekaran daerah otonom baru (DOB), di mana pemerintah menghentikan sementara pembentukan daerah baru untuk mengevaluasi apakah pemekaran tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat atau justru menambah beban negara.

Dasar Hukum

Moratorium pemekaran daerah yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya sejak tahun 2006 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, **tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau spesifik**. Moratorium ini lebih didasarkan pada pernyataan lisan dan kebijakan pemerintah tanpa adanya aturan hukum tertulis yang jelas dan mengikat.

Secara khusus:

1. Pernyataan Lisan Presiden: Presiden Yudhoyono memerintahkan moratorium pemekaran daerah dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2007, namun ini tidak diikuti dengan penyusunan peraturan yang mendukung kebijakan tersebut.

2. Peraturan Pemerintah No. 78/2007: Sebaliknya, pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78/2007 yang justru menjabarkan aturan pemekaran daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32/2004, yang memungkinkan pemekaran daerah tetap berjalan.

Karena ketiadaan aturan hukum yang eksplisit dan mengikat, upaya moratorium tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat membatasi atau menghentikan proses pemekaran daerah secara efektif.

Ketidakjelasan Aturan Hukum dan Peran DPR

Salah satu alasan utama mengapa moratorium pemekaran daerah tidak berjalan efektif adalah ketiadaan aturan hukum yang tegas. Pemerintah hanya mengandalkan pernyataan lisan dan kebijakan tanpa dasar hukum yang kuat untuk menahan pemekaran daerah, sementara DPR, berdasarkan undang-undang yang ada, terus meloloskan usulan-usulan pemekaran yang berasal dari daerah.

Pada 24 Oktober 2013, DPR bahkan mengesahkan untuk membahas 65 usulan pemekaran DOB, di mana 33 di antaranya berada di Papua. Ketua DPR saat itu, Marzuki Alie, menyatakan bahwa pemekaran DOB merupakan upaya penguatan negara, terutama di daerah perbatasan. Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo, menegaskan bahwa DPR hanya menjalankan amanat undang-undang dalam menerima dan meneruskan aspirasi pembentukan DOB. Arif menantang pemerintah untuk mempercepat revisi undang-undang jika moratorium pemekaran memang dianggap mendesak.

Namun, berbagai pihak mengkritik langkah DPR yang terus meloloskan pemekaran daerah ini. Anggota Komisi II DPR, Malik Haramain, mempertanyakan alasan pemerintah dalam melakukan moratorium tanpa dasar hukum yang jelas. Menurutnya, selama undang-undang masih memberi kesempatan untuk mengusulkan pemekaran, DPR wajib menindaklanjuti.

Evaluasi Pemekaran Daerah: 80 Persen DOB Tidak Berhasil

Evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri menunjukkan hasil yang mengecewakan terkait pemekaran daerah. Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, menyatakan bahwa sekitar 80 persen DOB yang dibentuk dalam satu dekade terakhir tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga sebelum diberlakukannya UU No. 22/1999, Indonesia hanya memiliki 319 daerah otonom. Namun, setelah undang-undang tersebut diberlakukan, jumlah daerah otonom meningkat menjadi 524, dengan tambahan 205 DOB baru.

Dalam pelaksanaan pemekaran daerah, negara menghabiskan dana sekitar Rp 50 triliun sejak tahun 1999. Sayangnya, penggunaan dana tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran. Bahkan, beberapa DOB baru justru menimbulkan masalah baru, seperti sengketa batas wilayah, pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bermasalah, dan tingginya kasus korupsi.

Kemendagri mencatat bahwa 7 persen dari 57 DOB yang dibentuk antara tahun 2007 dan 2009 berada dalam kondisi yang kurang baik atau bahkan buruk. Meskipun demikian, Kemendagri tidak berani mengambil langkah untuk menggabungkan kembali DOB yang bermasalah dengan kabupaten/kota induknya. Hal ini menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam menangani masalah pemekaran daerah dan membatasi pengaruh politik yang kuat dalam proses tersebut.

Kepentingan Politik di Balik Pemekaran Daerah

Peneliti Otonomi Daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hidayat Syarif, menyoroti bahwa pemekaran daerah lebih sering menjadi ajang permainan elit politik daripada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hidayat menyatakan bahwa sebagian besar DOB yang baru dibentuk masih sangat bergantung pada dana dari pusat, sementara masyarakat di daerah-daerah tersebut justru sering kali termarginalkan.

Ia juga menambahkan bahwa pemekaran daerah telah menjadi sarana bagi politikus untuk mendapatkan dukungan masyarakat, terutama menjelang pemilu. Politikus sering kali menjanjikan pemekaran daerah sebagai imbalan atas dukungan politik, meskipun pada akhirnya hal tersebut lebih banyak menguntungkan elit politik dan pebisnis ketimbang masyarakat luas.

Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, menegaskan bahwa pemekaran daerah tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Sebaliknya, pemekaran justru menciptakan masalah baru, seperti korupsi yang merajalela di tingkat lokal dan pusat. Robert menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas antara pemerintah dan DPR mengenai moratorium pemekaran daerah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh elit politik.

Kesimpulan dan Harapan untuk Masa Depan

Pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Indonesia menjadi isu yang kompleks, dengan banyak faktor politik yang mempengaruhi prosesnya. Ketiadaan aturan hukum yang jelas dan tegas membuat kebijakan moratorium pemekaran daerah tidak berjalan efektif. Akibatnya, DPR terus meloloskan undang-undang terkait pemekaran daerah, meskipun evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar DOB tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diperlukan upaya serius dari pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses pemekaran daerah, termasuk dengan menyusun aturan hukum yang kuat dan mengikat. Selain itu, evaluasi yang komprehensif terhadap DOB yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pemekaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menjadi ajang permainan politik.

Moratorium pemekaran daerah perlu diiringi dengan kesepakatan yang jelas antara pemerintah dan DPR, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Hanya dengan demikian, pemekaran daerah dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat integritas negara.