Kisah Panjang Konflik Palestina dan Israel

Kekalahan Kekaisaran Ottoman oleh Inggris dan sekutu-sekutunya selama Perang Dunia I menjadi salah satu faktor kunci yang mengubah peta politik Timur Tengah, termasuk nasib Palestina. Sebelum perang, Kekaisaran Ottoman telah menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah selama berabad-abad, termasuk Palestina, yang berada di bawah administrasi provinsi Suriah.

Ketika Perang Dunia I pecah pada tahun 1914, Kekaisaran Ottoman bergabung dengan Blok Sentral (Jerman dan Austria-Hongaria), melawan Blok Sekutu yang dipimpin oleh Inggris, Prancis, dan Rusia. Selama perang, Inggris melihat pentingnya wilayah-wilayah Ottoman di Timur Tengah, terutama terkait kepentingan strategis, ekonomi, dan geopolitik.

Pada tahun 1917, pasukan Inggris di bawah komando Jenderal Edmund Allenby melancarkan serangan besar di Timur Tengah dan berhasil merebut kota Yerusalem dari Ottoman pada bulan Desember 1917. Kejatuhan Yerusalem menjadi simbol penting dari kekalahan Ottoman dan memperkuat dominasi Sekutu di kawasan tersebut. Kekalahan ini mempercepat runtuhnya pengaruh Ottoman di wilayah-wilayah seperti Palestina, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaannya selama sekitar 400 tahun.

Selain itu, selama perang, Inggris telah melakukan berbagai perjanjian dan pernyataan yang mempengaruhi masa depan Palestina.

Perjanjian Sykes-Picot (1916). Ini adalah kesepakatan rahasia antara Inggris dan Prancis yang membagi wilayah Ottoman di Timur Tengah menjadi zona pengaruh antara kedua negara setelah perang. Dalam perjanjian ini, Palestina dijadikan wilayah internasional karena statusnya yang strategis dan sensitif, khususnya terkait Yerusalem.

Deklarasi Balfour (1917). Inggris juga mengeluarkan pernyataan melalui Deklarasi Balfour, di mana mereka mendukung pendirian “tanah air nasional” bagi orang Yahudi di Palestina. Pernyataan ini menciptakan harapan di kalangan Zionis untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina, namun juga memicu ketidakpuasan besar di kalangan Arab Palestina.

Setelah kekalahan Ottoman dalam perang, wilayah Palestina secara resmi jatuh di bawah Mandat Inggris yang ditetapkan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920, berdasarkan Perjanjian San Remo. Inggris diberi wewenang untuk mengelola Palestina, dengan tanggung jawab untuk menerapkan Deklarasi Balfour. Dalam Mandat ini, Inggris berjanji untuk membantu menciptakan tanah air nasional Yahudi sambil melindungi hak-hak warga Arab di Palestina. Namun, hal ini segera menimbulkan ketegangan yang semakin parah antara komunitas Yahudi dan Arab di wilayah tersebut.

Kekalahan Ottoman dan kebijakan Inggris di Palestina menjadi awal dari konflik yang berkepanjangan antara komunitas Yahudi dan Arab Palestina, yang kemudian berkembang menjadi konflik Israel-Palestina yang berlangsung hingga saat ini.

Inggris mengambil alih wilayah ini dengan janji yang kompleks melalui Deklarasi Balfour pada 1917, di mana Inggris berjanji untuk mendukung pendirian “tanah air nasional” bagi orang Yahudi di Palestina. Namun, pada saat yang sama, Inggris juga berjanji untuk melindungi hak-hak warga non-Yahudi, yang terutama adalah orang Arab Palestina. Konflik segera muncul antara dua komunitas ini, karena imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat secara signifikan, sementara orang Arab Palestina merasa khawatir akan kehilangan tanah dan hak-hak mereka.

Ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina semakin memanas selama masa Mandat Inggris, dan mencapai puncaknya setelah Perang Dunia II. Pada 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara—satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Rencana ini diterima oleh pemimpin Zionis, tetapi ditolak oleh pemimpin Arab yang merasa bahwa pembagian ini tidak adil.

Pada tahun 1947, setelah Perang Dunia II dan menyusul meningkatnya ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina yang berada di bawah Mandat Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencoba mencari solusi untuk konflik yang semakin kompleks di wilayah tersebut. PBB mengusulkan Rencana Pembagian Palestina, yang dikenal sebagai Resolusi 181. Rencana ini bertujuan untuk membagi wilayah Palestina menjadi dua negara yang terpisah—satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab—dengan Yerusalem ditempatkan di bawah pengawasan internasional.

Rencana ini muncul sebagai tanggapan atas situasi yang semakin tidak terkendali di Palestina, di mana terjadi bentrokan antara pemukim Yahudi, yang sebagian besar merupakan imigran dari Eropa setelah Holocaust, dan penduduk Arab Palestina yang khawatir akan kehilangan tanah mereka. Inggris, yang telah memegang Mandat atas Palestina sejak 1920, ingin melepaskan diri dari tanggung jawab ini dan menyerahkan masalah tersebut kepada PBB.

Rencana pembagian yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947 membagi wilayah Palestina menjadi dua negara yang terpisah. Negara Yahudi direncanakan mendapatkan 56% wilayah Palestina, sementara negara Arab akan menerima 43% dari total wilayah tersebut. Sementara itu, Yerusalem dan sekitarnya akan menjadi wilayah internasional yang berada di bawah pengawasan langsung PBB. Keputusan ini diambil karena pentingnya kota tersebut secara religius dan historis bagi tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi.

Pemimpin Zionis (Yahudi) yang diwakili oleh David Ben-Gurion dan Badan Yahudi, menerima rencana ini dengan senang hati, meskipun ada beberapa kekecewaan terhadap porsi wilayah yang diberikan kepada negara Yahudi. Bagi mereka, penerimaan rencana tersebut adalah kesempatan untuk mendirikan negara Yahudi yang mereka impikan sejak gerakan Zionis dimulai pada akhir abad ke-19. Dengan adanya dukungan internasional, mereka yakin dapat mewujudkan negara mereka meskipun harus menghadapi berbagai tantangan.

Sementara Pemimpin Arab di Palestina dan negara-negara Arab di sekitarnya, seperti Mesir, Yordania, dan Suriah, dengan tegas menolak rencana ini. Mereka merasa bahwa rencana pembagian tersebut sangat tidak adil dan tidak seimbang. Padahal populasi Yahudi hanya sekitar sepertiga dari total populasi Palestina saat itu, mereka diberikan lebih dari separuh wilayah Palestina, termasuk beberapa area paling subur dan penting secara strategis. Bagi para pemimpin Arab, pembagian ini dianggap sebagai bentuk penjajahan baru yang melanggar hak-hak mayoritas penduduk Arab Palestina yang telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad.

Penolakan ini memicu reaksi keras dari kedua belah pihak. Orang Yahudi merasa bahwa kesempatan untuk mendirikan negara mereka terancam, sementara orang Arab melihat pembagian ini sebagai bentuk pemaksaan yang melanggar hak-hak mereka. Setelah rencana pembagian diumumkan, bentrokan dan kekerasan segera meletus antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina.

Ketegangan ini akhirnya memuncak setelah Deklarasi Kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948, yang segera diikuti oleh Perang Arab-Israel 1948. Negara-negara Arab di sekitar Palestina menyerang Israel, namun pada akhirnya Israel memenangkan perang tersebut dan memperluas wilayahnya jauh melampaui garis yang ditentukan oleh Rencana Pembagian PBB. Sementara itu, ratusan ribu warga Palestina melarikan diri atau dipaksa keluar dari rumah mereka, menjadi pengungsi dalam peristiwa yang oleh warga Palestina disebut Nakba (bencana).

Rencana Pembagian Palestina yang diusulkan oleh PBB gagal diterima oleh kedua belah pihak secara adil, dan ketegangan yang muncul dari penolakan ini terus berlanjut, mengakar dalam konflik yang masih berlangsung hingga hari ini.

Perang ini jmenyebabkan krisis pengungsi besar-besaran, di mana sekitar 750.000 orang Palestina diusir atau melarikan diri dari rumah mereka.

Dari sudut pandang Palestina, Perang 1948 merupakan awal dari tragedi yang dikenal sebagai “Nakba,” atau bencana. Ribuan orang Palestina tewas dalam perang ini, dengan estimasi korban jiwa mencapai lebih dari 13.000 orang. Sejak saat itu, nasib pengungsi Palestina menjadi salah satu isu paling sentral dalam konflik ini, karena banyak dari mereka dan keturunannya masih hidup di kamp-kamp pengungsi di wilayah-wilayah seperti Lebanon, Yordania, dan Suriah, tanpa status kewarganegaraan yang jelas.

Perang Enam Hari pada 1967 menandai babak baru dalam konflik ini. Dalam perang singkat yang berlangsung hanya enam hari, Israel berhasil menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, Yerusalem Timur, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai. Dengan pendudukan ini, situasi di Palestina semakin memburuk. Ribuan orang Palestina tewas selama perang ini, termasuk sekitar 20.000 korban jiwa di Tepi Barat dan Gaza. Pendudukan Israel atas wilayah-wilayah ini tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional, dan hingga saat ini, Tepi Barat dan Jalur Gaza masih menjadi wilayah yang disengketakan.

Kepala Biro Pusat Statistik Palestina atau Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), Ola Awad, mengungkapkan data terkait kekerasan yang dialami oleh bangsa Palestina sejak peristiwa Nakba pada tahun 1948. Menurut laporan tersebut, lebih dari 136.000 orang Palestina dan Arab telah terbunuh oleh pasukan pendudukan Israel.

“Jumlah syahid Palestina dan Arab sejak Nakba tahun 1948 hingga saat ini (di dalam dan luar Palestina) mencapai lebih dari 136 ribu syahid,” tulis Awad dalam keterangannya pada Kamis (20/6/2024) dikutip dari NUOnline.

Di tengah ketegangan ini, muncul dua pemberontakan besar yang dikenal sebagai Intifada. Intifada pertama terjadi antara 1987 hingga 1993, di mana warga Palestina di wilayah pendudukan bangkit melawan Israel. Aksi-aksi perlawanan termasuk melempar batu ke arah tentara Israel, sementara Israel merespons dengan kekuatan militer. Sekitar 1.200 warga Palestina tewas selama Intifada pertama, sebagian besar adalah warga sipil. Ketidakpuasan terhadap proses perdamaian yang dihasilkan dari Perjanjian Oslo pada 1993, yang gagal menyelesaikan isu-isu utama seperti status Yerusalem dan pemukiman Yahudi, memicu Intifada kedua pada 2000. Pemberontakan ini lebih brutal daripada yang pertama, dengan lebih dari 3.000 orang Palestina tewas, termasuk banyak anak-anak.

Serangkaian peperangan dan operasi militer di Gaza juga telah menjadi ciri khas konflik ini. Pada 2008-2009, Israel melancarkan Operasi Cast Lead, yang dimaksudkan untuk menghentikan serangan roket Hamas dari Jalur Gaza. Serangan Israel ke Gaza menewaskan sekitar 1.400 warga Palestina, termasuk lebih dari 300 anak-anak. Lima tahun kemudian, pada 2014, perang kembali meletus di Gaza dengan skala yang lebih besar. Konflik ini, yang dikenal sebagai Operasi Protective Edge, menewaskan lebih dari 2.200 warga Palestina, dengan ratusan korban di antaranya adalah anak-anak.

Konflik ini kembali memanas pada tahun 2021, dipicu oleh ketegangan di Yerusalem terkait penggusuran keluarga Palestina dari Sheikh Jarrah. Ketegangan ini akhirnya memicu serangan roket dari Hamas dan respon militer besar-besaran oleh Israel di Gaza. Dalam konflik ini, lebih dari 250 warga Palestina tewas, termasuk 67 anak-anak, dan infrastruktur Gaza hancur parah.

Dari sudut pandang global, konflik Israel-Palestina mencerminkan perselisihan teritorial, identitas nasional, serta hak-hak manusia yang mendalam. Meskipun solusi dua negara telah lama dianggap sebagai jalan keluar yang paling realistis, dengan semakin berkembangnya pemukiman Israel di Tepi Barat dan dinamika politik yang sulit, jalan menuju perdamaian tampak semakin jauh. Tanah Palestina, yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman, kini menjadi medan pertempuran yang diperebutkan oleh dua bangsa, dengan korban terbesar jatuh di pihak warga sipil, khususnya Palestina. Konflik ini telah menewaskan puluhan ribu orang, mengakibatkan ratusan ribu pengungsi, dan menyisakan luka yang mendalam di Timur Tengah serta dunia internasional.