Puluhan Ormas dan LSM Gelar Kongres Rakyat Banten, Tolak Proyek PIK 2

Sejumlah organisasi seperti Timur Indonesia Bersatu (TIB) Banten, Forwatu Banten, PERPAM, GEMPAR, LSM PMPR Indonesia, dan puluhan lainnya hadir untuk menyuarakan aspirasi mereka. Setiap organisasi diwakili oleh orator yang menyampaikan kritik dan pandangan terkait proyek tersebut. Ridwan Kholik dari TIB Banten dalam orasinya menyatakan bahwa proyek PIK 2 tidak hanya merampas tanah rakyat, tetapi juga menghilangkan mata pencaharian mereka. “Kami hadir di sini untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Banten yang terdampak. Proyek ini harus dihentikan demi keberlanjutan hidup warga pesisir,” tegasnya.

Arwan dari Forwatu Banten juga menambahkan bahwa pembangunan ini melanggar berbagai aturan hukum dan tidak mengindahkan kepentingan masyarakat lokal.

“Kami meminta agar pemerintah pusat segera mengevaluasi proyek ini. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban atas kepentingan segelintir pihak,” serunya dengan lantang, dikutip dari Tributeasia.com

Isi Pernyataan Sikap

Kongres ini juga menghasilkan pernyataan sikap yang disampaikan secara terbuka di hadapan peserta kongres. Pernyataan tersebut berisi tuntutan tegas terhadap pemerintah untuk menghentikan proyek PIK 2 dan mencabut statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Berikut isi pernyataan sikap yang disampaikan:

• Menolak pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 karena telah merugikan sebagian besar masyarakat Banten.

• Menganggap pembangunan PIK 2 melanggar aturan hukum dan ketentuan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan.

• Memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pembangunan PIK 2.

Selain pembacaan pernyataan sikap, setiap orator dari organisasi yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Dalam sesi ini, banyak kritik tajam yang dilontarkan terkait dampak buruk proyek PIK 2 terhadap masyarakat dan lingkungan. Beberapa aktivis menyoroti bagaimana proyek ini telah menggusur tanah rakyat tanpa kompensasi yang adil, merusak ekosistem pesisir, dan menciptakan ketidakadilan struktural.

Ruhiyat Idris dari GEMPAR mengungkapkan bahwa pembangunan ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia. “Ketika tanah rakyat diambil paksa dan kehidupan mereka dihancurkan, ini adalah bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia. Kami tidak akan diam sampai keadilan ditegakkan,” ujarnya penuh semangat.

Kongres Rakyat Banten ini berlangsung damai hingga ditutup sekitar pukul 12.00 WIB setelah azan Zuhur berkumandang. Para peserta meninggalkan lokasi dengan harapan besar agar suara mereka didengar oleh pemerintah. Mereka menegaskan bahwa aksi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari konsolidasi yang lebih besar untuk membela hak-hak rakyat Banten.

Melalui kongres ini, masyarakat Banten menunjukkan bahwa mereka bersatu melawan ketidakadilan. Dengan semangat kebersamaan, mereka berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan nyata untuk menghentikan proyek PIK 2 dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah dirampas. Kongres Rakyat Banten pun menjadi simbol perlawanan rakyat atas proyek-proyek yang merugikan masyarakat kecil demi kepentingan segelintir elit.