GazanaPublika.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan semua menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (5/8/2024), untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Rapat ini menjadi penting karena APBN 2025 akan menjadi anggaran transisi antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo Subianto, yang akan mulai menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024.
Dalam sambutannya, Jokowi menekankan bahwa APBN 2025 harus mengakomodasi kebijakan presiden berikutnya dan mewaspadai risiko perlambatan ekonomi global. “Pagi ini bicara mengenai RAPBN 2025, dan saya ingin dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih. Dan mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang akan menjabat sebagai presiden mulai Oktober 2024, hadir dalam rapat tersebut sekitar pukul 9.15 WIB. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang selama ini bekerja dengan tim transisi Prabowo, juga hadir sekitar pukul 9.20 WIB.
Pembahasan RAPBN 2025 menjadi krusial karena mencerminkan arah kebijakan ekonomi Indonesia di masa transisi pemerintahan. Jokowi menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara program yang sudah berjalan dan rencana kebijakan dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Pertemuan ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Jokowi dalam memastikan transisi yang mulus dan terkoordinasi dengan baik, terutama dalam hal penganggaran yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo di tahun mendatang. Selain itu, kewaspadaan terhadap potensi perlambatan ekonomi global menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam rapat ini, guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan partisipasi aktif dari Prabowo dan tim transisinya, diharapkan RAPBN 2025 dapat dirancang dengan mempertimbangkan semua program strategis dan kebutuhan mendesak yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru. Hal ini juga mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara.
Sumber: detik.com
