Advertisement
GazanaPublika.com — Di tengah meningkatnya sorotan masyarakat terhadap transparansi pemerintahan dan akuntabilitas kebijakan publik, muncul figur-figur dari masyarakat sipil yang mengambil posisi strategis sebagai pengawas jalannya kekuasaan. Salah satu nama yang kini mulai mencuat dalam ruang publik adalah A. Tarmizi, Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam pengawasan kebijakan, advokasi hukum, dan pendampingan masyarakat. Keberadaannya juga muncul dalam sejumlah laporan publik, termasuk isu pertanahan dan dugaan penyimpangan kebijakan di daerah. (Dobrak – Mendobrak Aktual dan Fakta)
Kehadiran A. Tarmizi tidak dapat dibaca sekadar sebagai kemunculan seorang aktivis biasa. Ia merepresentasikan wajah baru kontrol sosial di era ketika kepercayaan publik terhadap institusi formal tengah mengalami ujian serius. Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil bukan lagi pelengkap demokrasi, melainkan salah satu pilar penting yang menjaga agar kebijakan negara tetap berada pada koridor kepentingan rakyat.
Advertisement
Aktivisme Berbasis Pengawasan Kebijakan
Sebagai pimpinan lembaga pemantau, A. Tarmizi memosisikan organisasinya sebagai watchdog independen terhadap kebijakan pemerintah. Peran ini sangat penting, terutama ketika publik sering kali dihadapkan pada kebijakan yang minim transparansi atau sulit diakses penjelasan substansinya.
Pendekatan yang dibangun terlihat tidak berhenti pada kritik verbal. Justru yang menonjol adalah upaya membawa persoalan ke level yang lebih sistematis: investigasi dokumen, kajian aspek hukum, hingga penyusunan laporan kepada aparat penegak hukum. Dalam salah satu kasus pertanahan di kawasan Puncak Guha, misalnya, namanya muncul sebagai pihak yang menerima pengaduan warga dan melakukan kajian legal atas status lahan yang disengketakan. (Dobrak – Mendobrak Aktual dan Fakta)
Di titik inilah A. Tarmizi tampil sebagai figur yang mencoba menjembatani keresahan masyarakat dengan mekanisme hukum formal.
Gaya Kepemimpinan yang Kritis dan Konfrontatif
Salah satu karakter yang membuat sosok ini menonjol adalah gaya komunikasinya yang tegas, langsung, dan tidak berputar-putar. Dalam isu-isu sensitif seperti pengelolaan anggaran daerah, konflik aset, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan, ia cenderung mengambil posisi yang frontal.
Gaya seperti ini tentu menghadirkan dua sisi. Di satu sisi, sikap tegas memberikan sinyal kuat bahwa masyarakat sipil masih memiliki keberanian untuk berbicara di hadapan kekuasaan. Di sisi lain, pendekatan yang konfrontatif sering kali memunculkan resistensi, bahkan tudingan bahwa isu yang dibawa memiliki motif politis.
Namun justru di sinilah letak dinamika demokrasi. Kritik yang keras bukanlah ancaman bagi pemerintahan yang sehat, melainkan bagian dari mekanisme check and balance yang harus terus hidup.
Simbol Krisis Kepercayaan Publik
Menguatnya peran figur seperti A. Tarmizi sebenarnya mencerminkan sesuatu yang lebih besar: adanya krisis kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan formal.
Ketika masyarakat merasa proses birokrasi lambat, penegakan hukum tidak selalu responsif, atau kebijakan dianggap tidak berpihak, maka ruang bagi aktor-aktor masyarakat sipil akan semakin besar.
Dengan kata lain, kemunculan tokoh seperti dirinya bukan semata soal individu, tetapi juga cerminan kebutuhan sosial akan pengawasan alternatif.
Dalam konteks demokrasi modern, peran semacam ini justru penting untuk mendorong budaya akuntabilitas. Negara tidak bisa bekerja sendiri. Kontrol dari masyarakat sipil menjadi energi korektif yang menjaga agar kekuasaan tidak bergerak tanpa pengawasan.
Tantangan dan Kontroversi
Tentu, bergerak di wilayah sensitif seperti kebijakan publik dan anggaran bukan perkara sederhana. Tantangan terbesar adalah menjaga objektivitas dan validitas data.
Kritik yang kuat harus dibangun di atas fakta yang kokoh. Tanpa itu, advokasi berisiko berubah menjadi opini yang mudah dipatahkan.
Selain itu, figur seperti A. Tarmizi juga harus menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pengawasan tersebut. Resistensi, serangan balik opini, hingga delegitimasi personal merupakan risiko yang hampir selalu menyertai peran semacam ini.
Namun justru tekanan itu memperjelas posisinya sebagai aktor yang berada di garis depan dinamika kontrol kebijakan.
Kesimpulan
A. Tarmizi merepresentasikan wajah baru aktivisme kebijakan publik: figur yang tidak hanya bersuara, tetapi berupaya mengubah kritik menjadi langkah hukum dan tekanan sistemik.
Di tengah kompleksitas tata kelola pemerintahan dan menurunnya kepercayaan publik, kehadiran tokoh seperti dirinya menjadi bagian penting dari ekosistem demokrasi.
Ia hadir bukan sekadar untuk mengkritik, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Advertisement
Redaksi
Advertisement