Aktivis BBP Ungkap Dugaan Pungli dalam Tunjangan Guru di Kemenag Lebak

“Modusnya berkaitan dengan pembuatan surat resmi yang diklaim untuk memantau pencairan TPG. Namun, surat tersebut disertai dugaan pungutan liar, dengan nominal antara 50 hingga 150 ribu rupiah per guru. Uang ini diduga harus disetorkan kepada staf pendidikan madrasah (Penmad) berinisial DH,” ujar Eli.

Lebih lanjut, Eli mengungkapkan bahwa DH, yang merupakan ASN, diduga tidak akan melayani proses pemberkasan Verval Simpatika untuk pencairan TPG dengan profesional. “Guru yang tidak memberikan uang diduga akan diabaikan. Praktik ini jelas merugikan banyak pihak dan melanggar etika birokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi,” tambahnya.

Eli mendesak Kepala Kantor Kemenag Lebak untuk segera mencopot Kasi Bidang Penmad yang dinilai tidak mampu memimpin dengan baik. Ia juga menuntut adanya rotasi seluruh staf yang diduga terlibat dalam praktik pungli tersebut, serta mengancam akan menggelar aksi pada hari Rabu ini.

“Kami akan turun aksi besok untuk menuntut penyelesaian masalah ini. Sudah terlalu lama praktik ini berlangsung, dan korbannya adalah para guru madrasah di seluruh kabupaten,” tegas Eli.

Ia juga menyerukan agar semua pihak mendukung upaya pembersihan birokrasi dari praktik-praktik kotor.

“Semua pihak harus bekerjasama untuk menyelidiki kasus dugaan pungli ini guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ini juga merupakan sinyal bahwa tindakan korupsi dan pungli tidak akan ditoleransi,” tandasnya.

Sampai berita ini diturunkan, Kepala Kemenag Lebak, Masyhudi, belum memberikan tanggapan terhadap pesan yang dikirim lewat pesan elektronik terkait rencana aksi BBP dan dugaan yang menjadi sorotan aktivis tersebut. (Red)