Advertisement
GazanaPublika.com — Tidak ada yang lebih menakutkan bagi sebuah rezim selain saat rakyatnya mulai berbicara dengan simbol, bukan lagi tuntutan teknis. Di Iran, pada malam Kamis itu, jalanan tidak sekadar dipenuhi teriakan kemarahan akibat ekonomi yang terpuruk, tetapi oleh gema nostalgia politik yang selama puluhan tahun dianggap tabu. Seruan ‘Javid Shah’ kembali terdengar, bukan sebagai program pemerintahan, melainkan sebagai isyarat bahwa Republik Islam Iran tengah kehabisan narasi untuk menjelaskan masa depannya sendiri.
Dalam pusaran itulah nama Reza Pahlavi muncul kembali ke permukaan. Bukan sebagai raja yang siap naik takhta, melainkan sebagai simbol yang mengisi kekosongan politik. Hampir setengah abad setelah Revolusi Iran 1979 menggulingkan monarki dan memutus garis sejarah kerajaan yang telah bertahan lebih dari seribu tahun, nama keluarga Pahlavi—yang dahulu dilenyapkan dari ruang publik—kini kembali dipanggil oleh massa yang frustrasi.
Advertisement
Reza Pahlavi baru berusia 16 tahun ketika ayahnya, Shah Mohammad Reza Pahlavi, tumbang dari kekuasaan setelah memerintah selama empat dekade. Ia tumbuh dalam pengasingan, jauh dari Iran yang berubah menjadi republik teokratis dengan Pemimpin Tertinggi sebagai poros kekuasaan mutlak. Selama bertahun-tahun, dukungan terhadap monarki bukan hanya tidak populer, tetapi merupakan pelanggaran pidana. Monarki dilabeli sebagai simbol tirani masa lalu, sementara republik dipromosikan sebagai hasil kemenangan rakyat.
Namun waktu mengubah persepsi. Generasi yang menggulingkan Shah menua, sementara generasi baru tumbuh dalam sistem yang semakin tertutup, represif, dan gagal memenuhi janji kesejahteraan. Ketika protes ekonomi meletus di Pasar Besar Teheran dan menyebar ke berbagai kota, tuntutan yang semula soal harga dan pengangguran dengan cepat bermetamorfosis menjadi penolakan total terhadap rezim. Dalam situasi itulah, Pahlavi memposisikan dirinya—bukan sebagai pewaris takhta, tetapi sebagai figur transisi.
“Ini adalah pertempuran terakhir. Pahlavi akan kembali!” menjadi salah satu teriakan yang mencolok. Bukan karena rakyat tiba-tiba sepakat ingin kembali ke monarki, melainkan karena simbol lama terasa lebih jujur dibanding masa depan yang tak kunjung ditawarkan oleh Republik Islam.
Para analis melihat fenomena ini bukan sebagai kebangkitan monarki, tetapi sebagai indikator kebuntuan struktural. Republik Islam selama beberapa dekade berhasil melumpuhkan oposisi internal: memenjarakan kritikus, membatasi kekuasaan presiden terpilih, dan menjadikan Pemimpin Tertinggi sebagai penjaga mutlak sistem. Ayatollah Ali Khamenei tidak hanya memimpin, tetapi juga mendefinisikan batas politik yang boleh dan tidak boleh ada.
Ironisnya, penindasan internal justru memperkuat oposisi eksternal. Diaspora Iran yang besar, tersebar di Eropa dan Amerika Utara, menjadi ruang alternatif bagi perlawanan politik. Dari ruang inilah Pahlavi bangkit kembali, terutama setelah insiden tahun 2020 ketika Iran secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat komersial. Peristiwa itu menjadi titik temu kemarahan diaspora dan melahirkan dewan oposisi yang sempat menempatkan Pahlavi sebagai figur sentral, meski akhirnya bubar akibat konflik internal.
Sejak saat itu, Pahlavi tetap menjadi wajah oposisi paling dikenal secara internasional. Dukungan terbuka dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru memperdalam kontroversi. Aliansi ini memecah opini publik Iran, terutama setelah serangan Israel menghantam sejumlah wilayah Iran dalam perang singkat kedua negara. Bagi sebagian warga Iran, kedekatan tersebut menimbulkan kecurigaan; bagi yang lain, itu dianggap sebagai peluang tekanan eksternal terhadap rezim.
Harapan akan perubahan juga dipengaruhi oleh dinamika global. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Presiden AS Donald Trump, misalnya, menyulut spekulasi bahwa rezim-rezim yang selama ini dianggap kebal bisa runtuh secara tiba-tiba. Di media sosial, simbolisme itu muncul dalam bentuk aneh: seorang demonstran mengubah nama jalan menjadi ‘Jalan Trump’. Namun para analis menilai ekspektasi semacam itu berlebihan. Trump dikenal pragmatis dan enggan memberi legitimasi pada figur oposisi sebelum mereka membuktikan daya menang nyata.
Pahlavi sendiri belum menawarkan peta jalan yang konkret. Ia menyatakan kesediaannya memimpin Iran dalam masa transisi jika rezim tumbang, tetapi detail tentang siapa yang akan mengisi pemerintahan sementara, bagaimana majelis transisi dibentuk, dan mekanisme legitimasi politik masih kabur. Para pengkritiknya menilai kurangnya pengalaman politik praktis dapat menjadi titik lemahnya.
Di sinilah paradoksnya. Dukungan terhadap Pahlavi tidak lahir dari kehadirannya di tengah masyarakat Iran, melainkan dari keputusasaan kolektif. Ia menjadi wadah proyeksi kerinduan akan stabilitas, bukan karena masa lalu monarki dianggap sempurna, tetapi karena masa kini republik terasa buntu.
Pahlavi memahami kekuatan nostalgia itu. Ia berbicara tentang ingatan kolektif generasi tua yang merayakan kelahirannya sebagai euforia nasional. Kini, katanya, generasi muda memanggilnya ‘ayah’. Sebuah pengakuan yang lebih bersifat emosional daripada politis, namun justru itulah yang membuatnya relevan.
Fenomena ini menunjukkan satu hal yang lebih besar dari sosok Pahlavi itu sendiri. Ketika sebuah negara tidak lagi mampu menjanjikan masa depan yang masuk akal, masa lalu—betapapun problematisnya—akan kembali dipanggil. Bukan untuk diulang, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa harapan hanya akan melahirkan simbol-simbol perlawanan baru.
Di Iran hari ini, nama Pahlavi bukan jawaban. Ia adalah pertanyaan yang dilontarkan rakyat kepada Republik Islam: jika bukan kalian, lalu siapa? (Sumber: Reuters.com)
—
Advertisement
Redaksi