Advertisement
GazanaPublika.com, Teheran — Pemerintah Iran secara resmi memanggil sejumlah duta besar negara Eropa, termasuk Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis, untuk menghadiri pertemuan khusus di Teheran. Dalam pertemuan tersebut, para diplomat diperlihatkan rekaman video yang oleh otoritas Iran disebut sebagai bukti keterlibatan ‘perusuh’ bersenjata dalam gelombang kekerasan yang menewaskan ratusan orang dalam beberapa pekan terakhir. Hingga berita ini diturunkan, korban mencapai 2.000 orang lebih, Rabu (14/1/2026).
Menurut keterangan media pemerintah Iran, video yang diputar memperlihatkan individu dan kelompok bersenjata yang melakukan penembakan, pembakaran, serta pembunuhan brutal terhadap warga sipil dan aparat keamanan. Pemerintah Iran meminta para duta besar menyampaikan rekaman tersebut secara utuh kepada menteri luar negeri masing-masing negara, sebagai bantahan atas tudingan bahwa seluruh korban tewas merupakan akibat tindakan aparat negara.
Advertisement
Langkah diplomatik ini diambil di tengah menguatnya tekanan internasional dan tuduhan dari sejumlah negara Barat serta kelompok hak asasi manusia yang menyatakan bahwa aparat keamanan Iran bertanggung jawab atas kematian para demonstran.
Mayoritas Korban Diklaim Akibat Kekerasan Teroris
Sebelumnya, Kantor Berita Tasnim melaporkan pernyataan Kepala Yayasan Urusan Martir dan Veteran Iran yang menyebut lebih dari dua pertiga korban tewas diklasifikasikan sebagai ‘martir’, baik dari kalangan warga sipil maupun personel keamanan. Ia menggambarkan kekerasan yang terjadi sebagai tindakan ekstrem oleh kelompok bersenjata dan teroris.
Menurut laporan tersebut, korban dibunuh menggunakan senjata api militer dan senjata tajam seperti pisau, kapak, serta metode yang disebut sangat brutal, termasuk pembakaran hidup-hidup, pemenggalan kepala, dan pencekikan. Tingkat kekerasan yang tinggi itu, kata otoritas Iran, menyulitkan proses identifikasi sehingga membutuhkan pemeriksaan forensik mendalam.
Kantor Berita Fars menambahkan bahwa dalam beberapa hari terakhir terjadi aksi kekerasan bergaya ‘ISIS’, seperti eksekusi di tempat, mutilasi, serangan granat, pembakaran masjid, serta perusakan fasilitas umum. Berdasarkan penilaian intelijen Iran, peristiwa ini disebut sebagai kelanjutan dari ‘perang 12 hari’ dan digambarkan sebagai salah satu operasi teroris terbesar terhadap warga sipil Iran sejak Revolusi 1979.
Teheran mengklaim bahwa kondisi sudah kondusif sejak Senin (12/1/2026) lalu. Selanjutnya jutaan pendukung Republik Islam Iran tumpah ruah ke jalan menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Iran.
Klaim Keterlibatan Asing dan Perang Narasi
Fars juga mengutip apa yang disebut sebagai pengakuan jaringan intelijen asing dan kelompok oposisi yang didukung Amerika Serikat, termasuk afiliasi Pahlavi, sebagai bagian dari upaya destabilisasi. Pemerintah Iran menilai strategi ‘pabrik pembunuhan’ digunakan untuk memicu kekacauan massal dan meningkatkan jumlah korban.
Disebutkan pula bahwa lonjakan kematian tertinggi terjadi sehari setelah ancaman Presiden AS Donald Trump terkait kemungkinan intervensi militer jika warga sipil Iran dibunuh. Otoritas Iran menyatakan sebagian besar aparat keamanan, termasuk Basij dan polisi, dilaporkan tidak bersenjata pada fase awal kerusuhan dan hanya menggunakan kekuatan mematikan ketika lokasi militer diserang.
Korban yang dilaporkan mencakup anak berusia tiga tahun, seorang lansia berusia 70 tahun, pengemudi layanan transportasi daring, seorang perawat yang dibakar, hingga pejalan kaki yang tewas akibat balok beton yang dijatuhkan dari atap bangunan. Sekitar 100 korban yang telah teridentifikasi dijadwalkan dimakamkan dalam prosesi resmi dari Universitas Teheran menuju Mausoleum Martir.
Klaim Barat dan Kontestasi Informasi
Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia Barat, media oposisi, dan sejumlah platform internasional tetap mengklaim bahwa korban tewas merupakan hasil tindakan represif aparat pemerintah Iran terhadap demonstrasi. Mereka menyoroti penggunaan kekuatan berlebihan dan pembatasan keras terhadap aksi protes.
Pemerintah Iran menolak klaim tersebut dan menilai penyederhanaan narasi sebagai bentuk manipulasi opini publik global. Teheran menyatakan bahwa konflik yang terjadi bukan sekadar demonstrasi damai, melainkan kerusuhan bersenjata yang melibatkan aktor non-negara dengan metode teror.
Pemanggilan duta besar Eropa dan penayangan video kekerasan menjadi bagian dari upaya Iran untuk mempengaruhi persepsi diplomatik internasional dan menantang narasi yang berkembang di media Barat. Hingga kini, rekaman yang ditampilkan kepada para diplomat belum dipublikasikan secara luas dan belum diverifikasi secara independen oleh lembaga internasional.
Konflik Multi-Aktor dan Perang Persepsi
Peristiwa ini menegaskan bahwa krisis Iran bukan hanya konflik di jalanan, tetapi juga perang narasi di tingkat global. Sementara Iran menekankan adanya kekerasan terorganisir dan keterlibatan asing, pihak Barat menyoroti isu hak asasi manusia dan kekerasan negara.
Tanpa verifikasi independen yang menyeluruh, perbedaan versi ini terus memperdalam jurang persepsi antara Teheran dan dunia Barat, sekaligus memperlihatkan bagaimana informasi, video, dan diplomasi digunakan sebagai senjata dalam konflik modern.
Advertisement
Redaksi