Advertisement
GazanaPublika.com, Portland — Ketegangan terkait kebijakan penegakan imigrasi Amerika Serikat kembali memanas setelah agen federal menembak dan melukai dua warga sipil di Portland, Oregon. Insiden yang terjadi pada Kamis, 8 Januari 2026, itu dengan cepat memicu kemarahan publik dan menjalar menjadi gelombang protes nasional di berbagai kota besar Amerika Serikat.
Menurut keterangan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), penembakan terjadi saat agen U.S. Border Patrol melakukan operasi penghentian kendaraan di sebuah area parkir. Pihak federal menyebut agen melepaskan tembakan setelah pengemudi diduga mencoba menabrakkan mobil ke arah petugas. Dua orang—seorang pria dan seorang perempuan—mengalami luka tembak dan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi stabil.
Advertisement
Namun, narasi resmi pemerintah federal segera dipertanyakan. Hingga kini, belum ada bukti independen yang mengonfirmasi klaim bahwa para korban memiliki keterkaitan dengan kelompok kriminal terorganisir. Otoritas lokal di Portland, termasuk pejabat kota dan Jaksa Agung negara bagian Oregon, menyatakan keberatan atas operasi tersebut dan menuntut penyelidikan menyeluruh terhadap penggunaan kekuatan oleh agen federal.
Situasi semakin sensitif karena insiden di Portland terjadi hanya sehari setelah penembakan fatal oleh agen Immigration and Customs Enforcement (ICE) di Minneapolis, Minnesota. Dalam peristiwa terpisah itu, seorang perempuan bernama Renee Good, berusia 37 tahun, dilaporkan tewas ditembak saat operasi penegakan imigrasi. Dua kejadian beruntun tersebut menjadi pemicu utama ledakan kemarahan publik.
Demonstrasi Nasional dan Simbol Perlawanan
Aksi protes kemudian bermunculan di puluhan kota di seluruh Amerika Serikat. Kelompok advokasi hak imigran dan organisasi masyarakat sipil mengoordinasikan demonstrasi dengan slogan ‘ICE Out for Good’, menuntut penghentian operasi ICE dan akuntabilitas aparat federal. Di Portland, ratusan orang turun ke jalan dan berkumpul di sekitar fasilitas ICE, membawa poster kecaman serta simbol-simbol perlawanan budaya populer—termasuk bendera Jolly Roger dari serial ‘One Piece’—yang menjadi penanda protes generasi muda.
Sebagian besar aksi berlangsung damai, meski di sejumlah lokasi terjadi ketegangan dan bentrokan terbatas dengan aparat kepolisian. Para demonstran menuding pemerintah pusat telah melakukan ‘militerisasi’ penegakan hukum sipil, terutama di kota-kota yang dipimpin pemerintahan lokal dari Partai Demokrat.
Pejabat daerah secara terbuka mengkritik kehadiran agen federal yang dinilai tidak terkoordinasi dengan otoritas lokal. Wali Kota Portland dan sejumlah legislator negara bagian menilai pendekatan keras pemerintah federal justru memperburuk situasi keamanan dan merusak kepercayaan publik.
Sebaliknya, pemerintah Presiden Donald Trump membela kebijakan tersebut sebagai langkah tegas untuk menindak pelanggaran hukum imigrasi dan kejahatan lintas negara. Gedung Putih menyatakan operasi yang dilakukan ICE dan Border Patrol sah secara hukum dan diperlukan demi menjaga keamanan nasional.
Insiden terbaru ini menambah daftar panjang konflik antara pemerintah federal dan kota-kota yang dikenal sebagai ‘sanctuary cities’. Sejak 2025, Portland telah berulang kali menjadi pusat demonstrasi besar menentang kebijakan imigrasi federal, menjadikannya simbol perlawanan sipil terhadap pendekatan penegakan hukum yang agresif.
Dengan meningkatnya intensitas protes dan tekanan politik dari berbagai arah, penembakan di Portland dan Minneapolis kini tidak lagi dipandang sebagai insiden terpisah, melainkan sebagai bagian dari krisis yang lebih luas dalam hubungan antara negara, aparat keamanan, dan hak-hak sipil di Amerika Serikat.
Advertisement
Redaksi