Ketegangan Arktik Memuncak, Prancis dan Sekutu NATO Kirim Pasukan ke Greenland di Tengah Klaim AS

Macron menyebutkan bahwa kontingen awal Prancis telah mendarat lebih dulu di lapangan. Mengutip laporan media Prancis BFMTV dan kantor berita internasional, sekitar 15 personel militer Prancis sudah berada di Greenland untuk mengikuti latihan gabungan dan menyiapkan kedatangan penguatan dari tiga matra.

“Tim militer Prancis pertama sudah berada di lapangan dan akan diperkuat dengan aset darat, udara, dan laut dalam beberapa hari mendatang,” ujar Macron saat berbicara kepada personel militer di sebuah pangkalan udara dekat Marseille, Kamis (15/1/2026).

Pengerahan ini menjadi bagian dari latihan multinasional yang dipimpin Denmark dan melibatkan sejumlah negara Eropa, termasuk Jerman, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Belanda. Dalam kerangka NATO, misi tersebut diposisikan sebagai upaya memperkuat keamanan kawasan Arktik sekaligus menunjukkan solidaritas pertahanan kolektif terhadap wilayah yang dinilai semakin strategis.

Pada Jumat (16/1/2026), media Eropa dan Asia melaporkan bahwa Jerman telah mengirim 13 personel militer sebagai tim pengintaian, sementara kontingen kecil dari negara sekutu lainnya sudah tiba atau dalam perjalanan menuju Greenland. NATO juga disebut tengah mengkaji kemungkinan meningkatkan kehadiran militer jangka menengah sepanjang 2026, seiring meningkatnya tensi politik di kawasan.

Klaim AS Jadi Pemicu

Rangkaian langkah Eropa ini tidak lepas dari pernyataan berulang Presiden AS Donald Trump, yang dalam beberapa kesempatan menyebut bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat. Trump menilai pulau tersebut memiliki nilai strategis tinggi bagi keamanan nasional AS dan pertahanan ‘dunia bebas’, terutama dalam menghadapi pengaruh China dan Rusia di kawasan Arktik.

Pernyataan itu memicu respons tegas dari otoritas Denmark dan pemerintah Greenland. Keduanya menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas teritorial Greenland tidak dapat ditawar, serta berharap Washington menghormati hukum internasional dan struktur kenegaraan yang berlaku.

Upaya meredakan ketegangan melalui jalur diplomatik juga menemui jalan terjal. Pembicaraan tingkat tinggi antara pejabat AS, Denmark, dan pemerintah Greenland yang berlangsung pada pekan yang sama dilaporkan gagal mencapai kesepakatan mengenai masa depan pulau tersebut. Situasi itu memperkuat sinyal bahwa isu Greenland telah bergeser dari sekadar wacana politik menjadi arena tarik-menarik kepentingan strategis global.

Latar Sejarah Greenland

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953, sebelum kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Denmark. Sejak 2009, wilayah ini memperoleh status otonomi luas, dengan kewenangan mengatur pemerintahan dan kebijakan dalam negeri sendiri, meski urusan pertahanan dan luar negeri tetap berada di bawah Kopenhagen.

Para pengamat menilai, pengerahan pasukan Eropa ke Greenland pada Januari 2026 menjadi indikator penting hubungan transatlantik. Di satu sisi, NATO ingin menegaskan solidaritas dan kesiapan menjaga keamanan kawasan Arktik. Di sisi lain, klaim Washington terhadap pulau tersebut berpotensi menguji keselarasan politik antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa.

Dengan gelombang pasukan yang terus berdatangan dan latihan militer yang ditingkatkan, Greenland kini tak hanya menjadi wilayah es di utara Atlantik, tetapi juga titik panas baru dalam peta geopolitik global. Perkembangan selanjutnya diperkirakan akan terus menjadi sorotan dunia dalam beberapa pekan ke depan.