Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta — Harapan damai yang baru saja tumbuh di Timur Tengah kembali terguncang. Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Rabu (8/4/2026), sebuah langkah yang langsung memicu ketegangan baru dan mengancam keberlangsungan gencatan senjata sementara dengan Amerika Serikat.
Penutupan jalur laut paling strategis bagi perdagangan energi dunia itu disebut sebagai respons langsung atas berlanjutnya serangan Israel ke Lebanon, khususnya terhadap posisi kelompok Hizbullah di Beirut dan wilayah sekitarnya.
Advertisement
Selat Hormuz selama ini menjadi nadi utama distribusi minyak dan gas global, dengan sekitar 20 persen pasokan energi dunia melintas di jalur sempit tersebut. Penutupan kembali selat ini membuat arus kapal tanker tersendat dan memicu kekhawatiran pasar internasional terhadap lonjakan harga minyak.
Pemerintah Iran hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan tersebut. Namun sejumlah laporan media internasional menyebut langkah itu berkaitan erat dengan eskalasi militer di Lebanon yang dinilai Teheran sebagai pelanggaran atas semangat kesepakatan damai.
Di sisi lain, Gedung Putih segera mendesak agar Selat Hormuz dibuka kembali. Washington menegaskan komitmennya untuk menjaga jalannya pembicaraan damai agar tetap sesuai rencana, di tengah situasi yang disebut semakin rapuh.
Kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan hanya berselang beberapa jam kini terlihat berada di ujung tanduk. Meski Iran dan Amerika Serikat sama-sama mengklaim kemenangan diplomatik, serangan drone dan misil dilaporkan masih terjadi di wilayah Iran serta sejumlah negara Teluk.
Sementara itu, konflik di Lebanon justru semakin memanas. Israel memperluas operasi militernya terhadap Hizbullah dengan menargetkan kawasan komersial dan permukiman di Beirut. Serangan tersebut menjadi salah satu hari paling mematikan sejak konflik meletus, dengan laporan korban tewas mencapai sedikitnya 182 orang, sementara sumber lain menyebut jumlah korban lebih tinggi.
Juru bicara Wakil Presiden AS JD Vance menyebut kesepakatan itu masih sangat ‘rapuh’ dan terancam gagal sewaktu-waktu.
Di Teheran, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menilai rencana pembicaraan lanjutan menjadi “tidak masuk akal” setelah Washington dianggap melanggar tiga dari 10 syarat yang diajukan Iran.
Pelanggaran yang dimaksud mencakup serangan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon, dugaan masuknya drone AS ke wilayah udara Iran pasca-gencatan senjata, serta penolakan Washington terhadap hak Iran untuk memperkaya uranium dalam kesepakatan akhir.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa penghentian perang di Lebanon merupakan bagian integral dari kesepakatan. Namun pernyataan itu dibantah oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa gencatan senjata tidak berlaku untuk Lebanon.
Perselisihan tafsir inilah yang kini menjadi titik paling rawan dalam proses diplomasi.
Iran juga menyebut kesepakatan memberi ruang bagi mereka untuk memberlakukan biaya transit bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, sebuah kebijakan yang berpotensi menambah tekanan terhadap perdagangan energi dunia. (New York Post)
Dengan situasi yang kembali memanas, gencatan senjata yang semula diharapkan menjadi pintu masuk menuju perdamaian justru berubah menjadi sumber ketidakpastian baru bagi kawasan dan pasar global.
Advertisement
Advertisement
