Iran Ajukan Proposal Damai Baru, Tapi Abaikan Isu Nuklir yang Jadi Tuntutan Utama AS

Namun isi proposal itu menunjukkan strategi baru Teheran: mendahulukan isu keamanan regional dan jalur energi global, sambil menunda pembahasan program nuklir ke tahap perundingan berikutnya.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dilaporkan aktif melobi dukungan regional melalui rangkaian diplomasi intensif dalam 72 jam terakhir. Ia mengunjungi tiga negara—Pakistan, Oman, dan Rusia—dalam upaya membangun konsensus atas proposal Teheran.

Pada Senin (27/4/2026), Araghchi bertemu Presiden Vladimir Putin di St Petersburg, setelah dua kali melakukan kunjungan ke Islamabad dalam dua hari. Di sela agenda itu, ia juga menggelar pembicaraan penting di Muscat, Oman, yang menurut sumber diplomatik dihadiri pejabat intelijen senior dari sejumlah negara kawasan.

Diskusi di Muscat disebut berfokus pada pembukaan kembali Selat Hormuz, jaminan keamanan regional, serta kerangka penyelesaian konflik yang lebih luas. Jalur laut strategis tersebut menjadi perhatian utama karena merupakan salah satu urat nadi distribusi energi dunia, dan gangguan di kawasan itu telah mengguncang pasar global sejak perang pecah.

Yang mencolok, isu program nuklir Iran justru tidak dimasukkan sebagai pokok pembahasan tahap awal—sebuah keputusan yang diduga kuat menjadi alasan utama ketidaksenangan Trump.

Menurut laporan pejabat Gedung Putih, Trump menilai proposal tersebut menghindari inti persoalan yang selama ini menjadi garis keras Washington. Pemerintah AS berulang kali menegaskan bahwa setiap kesepakatan damai harus memastikan Iran tidak memiliki jalan menuju senjata nuklir. Juru bicara Gedung Putih, Olivia Wales, menegaskan posisi Washington tetap keras.

“Kami tidak akan bernegosiasi melalui media,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa AS hanya akan menerima “kesepakatan yang mengutamakan rakyat Amerika serta tidak pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.”

Di sisi lain, saat berada di Rusia, Araghchi justru menilai posisi Washington tidak sekuat yang diklaim. Menurutnya, desakan AS agar negosiasi segera tercapai menunjukkan bahwa tujuan strategis Amerika dalam perang ini belum berhasil dicapai.

Di balik manuver diplomatik tersebut, para analis melihat Iran tengah memainkan strategi yang lebih hati-hati, belajar dari kegagalan kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Dalam perjanjian itu, Iran bersedia membatasi pengayaan uranium sebagai imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Namun ketika Trump menarik AS keluar dari perjanjian tersebut pada 2018, Teheran merasa ditinggalkan tanpa jaminan politik maupun perlindungan regional.

Mantan duta besar Pakistan, Jauhar Saleem, menilai pendekatan Iran saat ini mencerminkan strategi jangka panjang.

“Idealnya Iran tidak ingin kesepakatan yang rentan terhadap siklus pemilu AS,” katanya.

Pandangan serupa datang dari analis regional yang melihat lawatan Araghchi sebagai upaya membangun ‘payung politik’ yang lebih luas—menenangkan negara-negara tetangga, menjaga jalur perdagangan energi tetap terbuka, sekaligus menciptakan tekanan diplomatik agar konflik tidak terus meningkat.

Meski peluang dialog masih terbuka, ketidaksenangan Trump terhadap proposal terbaru Iran membuat negosiasi berpotensi kembali molor. Jika kebuntuan ini berlanjut, perang yang semula diperkirakan berlangsung singkat justru dapat berubah menjadi konflik berkepanjangan dengan dampak geopolitik yang semakin luas—mulai dari stabilitas kawasan Teluk, harga energi dunia, hingga konfigurasi aliansi baru di Timur Tengah.