Advertisement
GazanaPublika.com,Jakarta – Dunia maya kembali diramaikan dengan beredarnya ajakan untuk melakukan aksi besar-besaran di depan Gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025. Seruan itu disebarkan melalui berbagai platform media sosial dengan membawa nama ‘Revolusi Rakyat Indonesia’, sebuah gerakan yang mengklaim mewakili keresahan masyarakat terhadap praktik kekuasaan.
Dalam selebaran digital yang menyebar luas, ajakan tersebut menargetkan partisipasi beragam elemen, mulai dari buruh, petani, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Mereka diminta turun ke jalan untuk menuntut DPR menjalankan fungsi pengawasan secara lebih tegas terhadap pemerintah. Bahkan, seruan itu dengan terang-terangan mengusung agenda pengusutan dugaan korupsi keluarga Presiden Jokowi serta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Advertisement
“Jangan kasih kendor. Terus desak DPR melakukan tugasnya sebagai alat kontrol pemerintah,” demikian bunyi salah satu potongan seruan yang dikutip dari beredarnya selebaran di dunia maya.
Respons Partai Buruh
Munculnya seruan tersebut langsung mendapat perhatian dari berbagai pihak. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa meski partainya memiliki sejumlah kesamaan isu dengan tuntutan itu, Partai Buruh tidak terlibat dalam gerakan 25 Agustus.
Iqbal menjelaskan bahwa Partai Buruh memang tengah menyiapkan aksi nasional pada 28 Agustus 2025, dengan fokus pada isu ketenagakerjaan. “Kami akan membawa puluhan ribu buruh dari berbagai kawasan industri. Isunya jelas: hapus outsourcing, tolak upah murah, dan wujudkan jaminan sosial bagi pekerja,” ujar Iqbal, Jumat (22/8/2025).
Ia menyebut massa buruh dari kota-kota seperti Bekasi, Karawang, Serang, Samarinda, hingga Makassar dipastikan akan ikut turun ke jalan.
Dengan demikian, meskipun Partai Buruh memiliki agenda serupa dalam memperjuangkan hak rakyat, mereka memilih jalur sendiri dengan tema yang lebih spesifik.
Sikap Mahasiswa
Tidak hanya Partai Buruh, kalangan mahasiswa juga ikut diseret dalam rumor keterlibatan di aksi 25 Agustus. Aliansi BEM SI Kerakyatan, yang kerap menjadi motor perlawanan mahasiswa, menegaskan tidak ada keterlibatan mereka dalam seruan tersebut.
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menegaskan bahwa pihaknya baru saja menggelar aksi pada 21 Agustus 2025. Aksi itu berfokus pada penolakan sejumlah Rancangan Undang-Undang yang dinilai lebih menguntungkan kepentingan oligarki dibandingkan rakyat.
“Kami tidak terlibat dalam ajakan aksi 25 Agustus. Isu kami berbeda, dan sikap kami sudah jelas disampaikan dalam aksi 21 Agustus,” ujar Pasha.
Polemik dan Dinamika Politik
Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan sosial dan politik yang kian menguat menjelang akhir Agustus. Di satu sisi, beredarnya ajakan 25 Agustus mencerminkan tingginya keresahan publik terhadap isu korupsi dan dinasti politik. Di sisi lain, klarifikasi dari Partai Buruh dan BEM SI menunjukkan adanya fragmentasi gerakan rakyat yang belum mampu menyatu dalam satu agenda kolektif.
Hingga kini, belum jelas siapa sebenarnya aktor utama di balik seruan aksi “Revolusi Rakyat Indonesia” tersebut. Namun, derasnya arus penyebaran di media sosial membuat aparat keamanan dan pihak DPR dipastikan akan bersiaga menghadapi potensi mobilisasi massa.
Advertisement
Redaksi