Advertisement
GazanaPublika.com – Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyebutkan mengenai wacana pembentukan Kementerian Perumahan dengan tujuan agar pemerintah dan pengembang dapat lebih fokus dalam membangun sektor hunian bagi masyarakat.
“Ada kemungkinan akan ada pemisahan ke depan, bahwa akan ada Kementerian Perumahan lagi. Hal ini bertujuan untuk mengubah fokus ke agenda perumahan secara lebih khusus, sehingga kita dapat lebih dekat dengan pemerintahan untuk merumuskan konsep development yang lebih teratur,” ujarnya di Apartemen Samesta Sentraland Cengkareng, Jakarta, pada hari Senin (13/5/2024).
Advertisement
Dalam konteks ini, Tiko menyoroti angka backlog perumahan yang saat ini tidak menurun, melainkan justru semakin membesar.
“Dulu seingat saya pernah 10 juta waktu awal-awal 2015, sekarang malah 12 juta karena covid. Karena waktu covid mungkin pengembang-pengembang sangat terbatas,” imbuh Tiko.
Berdasarkan hal tersebut, ia mendorong untuk dilakukan transformasi pola subsidi sektor perumahan dari dukungan pemerintah. Ini dilakukan khususnya untuk mendukung pendanaan bagi pengembang seperti Perum Perumnas.
“Karena waktu saya masuk Perumnas, saya bingung juga. Ini Perum, tapi kok enggak ada dukungan pemerintah. Ini kita dorong terus, bagaimana konsep Perum ini, apa dukungan pemerintah,” ungkap Tiko.
“Dan memang saya selama 2-3 tahun ini sama pak Budi (Saddewa Soediro, Dirut Perumnas), pak Nixon (LP Napitpulu, Dirut BTN) bingung juga. Karena ekosistem perumahan ini banyak pemainnya, ada Bapertarum, segala macam, tapi produk pendanaan developernya enggak ada,” sambungnya.
Tiko juga menyatakan telah berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperluas konsep fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar lebih menyerupai model Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain untuk konsumen, ia juga mengupayakan agar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat lebih mendukung pola pembiayaan bagi pihak pengembang.
“Namun, hal yang harus disampaikan kepada pak Basuki dan Bu Menkeu adalah bahwa belum ada model pendanaan yang cocok bagi para pengembang. Oleh karena itu, para pengembang membutuhkan dukungan modal yang besar agar dapat memproduksi unit secara konsisten dengan skala besar dan efisiensi. Oleh karena itu, kami akan terus mendorong hal ini,” tuturnya.
Sumber: liputan6.com
Advertisement
Redaksi