Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta – Pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp31,1 triliun untuk mengambil alih pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) daerah. Kebijakan tersebut disiapkan agar seluruh P3K paruh waktu dapat beralih menjadi P3K penuh waktu mulai Januari 2027.
Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan rencana tersebut saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta RAPBN 2027 di hadapan Komite IV DPD RI.
Advertisement
Menurut Purbaya, pengalihan pembiayaan dari APBD ke APBN akan mengurangi tekanan terhadap anggaran pemerintah daerah. Pemerintah juga menyiapkan skema pengangkatan tenaga P3K daerah secara bertahap selama tiga tahun berikutnya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat.
“Ini jelas akan mengurangi beban anggaran di daerah. Semua P3K paruh waktu di awal Januari akan menjadi penuh waktu dan dibayar oleh pemerintah pusat,” ujar Purbaya.
Selain kebijakan terkait P3K, pemerintah menetapkan sejumlah sasaran dalam RAPBN 2027. Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan mencapai 6 persen, sementara inflasi dipatok pada 2,5 persen.
Defisit anggaran juga dirancang tetap terkendali pada level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk mendorong pembangunan infrastruktur di daerah, pemerintah menyiapkan skema Innovative Financing melalui kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Melalui skema tersebut, pemerintah daerah dapat mengakses pembiayaan untuk pembangunan. Pengembalian pinjaman nantinya mendapat dukungan pemerintah pusat melalui penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) secara berkala.
Di sisi lain, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2027 mengalami peningkatan menjadi Rp735 triliun. Angka tersebut naik dibandingkan alokasi 2026 yang mencapai Rp696,9 triliun.
Dari total tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sebesar Rp415 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp150,9 triliun, sedangkan Dana Desa mencapai Rp71 triliun.
Dengan tambahan pembiayaan untuk P3K dan kenaikan TKD, pemerintah pusat menempatkan penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu bagian dari kebijakan anggaran 2027, sembari menjaga defisit dan inflasi tetap dalam sasaran yang telah ditetapkan.
Advertisement
Redaksi