GazanaPublika.com, Jakarta — Hubungan Amerika Serikat dengan sekutu-sekutu Eropanya kembali memasuki fase genting setelah Gedung Putih secara terbuka menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer tetap menjadi opsi dalam rencana penguasaan Greenland, wilayah otonom Denmark di kawasan Arktik. Pernyataan tersebut segera memicu kecemasan luas di Eropa, khususnya terkait masa depan solidaritas NATO.
Pernyataan keras Washington disampaikan pada Selasa (6/1/2026) waktu setempat, di saat Denmark dan pemerintah Greenland justru mendorong jalur dialog untuk meredakan ketegangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mengevaluasi berbagai skenario untuk mengambil alih wilayah tersebut, dengan Gedung Putih menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer berada dalam kewenangan penuh presiden sebagai panglima tertinggi.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa ‘mengakuisisi Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat,’ dengan alasan mencegah pengaruh Rusia dan China di kawasan Arktik.
“Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer Amerika Serikat selalu menjadi opsi yang berada dalam kewenangan panglima tertinggi,” kata Leavitt kepada AFP.
Pernyataan tersebut memperdalam kekhawatiran di Eropa bahwa relasi transatlantik tengah menghadapi ujian paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Kekhawatiran itu muncul di tengah upaya Denmark dan Greenland yang telah berulang kali meminta pertemuan dengan Washington untuk meluruskan apa yang mereka sebut sebagai ‘kesalahpahaman.’
“Sejauh ini belum memungkinkan,” tulis Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt di media sosial, ‘meskipun pemerintah Greenland dan Denmark telah meminta pertemuan di tingkat menteri sepanjang tahun 2025.’
Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyatakan bahwa pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio diharapkan dapat menyelesaikan ‘sejumlah kesalahpahaman.’
Minat baru Trump terhadap Greenland kembali mencuat setelah intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, yang menurut sejumlah analis telah menghidupkan kembali ambisi lama Washington terhadap wilayah Arktik tersebut. Greenland dipandang memiliki cadangan mineral tanah jarang yang signifikan serta posisi strategis yang semakin vital seiring mencairnya es kutub dan terbukanya jalur pelayaran baru.
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan kembali bahwa pulau tersebut tidak untuk dijual dan masa depannya sepenuhnya berada di tangan rakyat Greenland. Pernyataan itu disampaikan setelah sejumlah negara Eropa menyatakan dukungan terbuka kepada Denmark.
Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, dan Spanyol bergabung menyuarakan kesiapan membela ‘prinsip universal’ berupa ‘kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak dapat diganggunya batas negara.’
“Atas dukungan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya,” tulis Nielsen di media sosial.
Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Eropa menegaskan bahwa keamanan Arktik merupakan isu yang ‘krusial’ bagi stabilitas internasional dan transatlantik. Mereka menekankan bahwa Denmark—termasuk Greenland—merupakan bagian dari NATO, sehingga keamanan kawasan kutub harus dijaga melalui pendekatan kolektif.
“Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland, dan tidak pihak lain, yang berhak memutuskan persoalan yang menyangkut Denmark dan Greenland,” bunyi pernyataan bersama tersebut.
Pernyataan itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.
Meski demikian, Macron dan Starmer berupaya menurunkan eskalasi saat menghadiri perundingan perdamaian Ukraina di Paris bersama utusan khusus Trump Steve Witkoff dan Jared Kushner.
“Saya tidak bisa membayangkan skenario di mana Amerika Serikat berada pada posisi untuk melanggar kedaulatan Denmark,” kata Macron.
Starmer menyatakan bahwa sikap Inggris telah disampaikan dengan “jelas” melalui pernyataan bersama tersebut, meski ia tidak mengulanginya secara terbuka di hadapan media.
Amerika Serikat sendiri telah memiliki sebuah pangkalan militer di Greenland, wilayah yang dihuni sekitar 57.000 penduduk. Trump sebelumnya menyatakan bahwa keputusan terkait Greenland dapat diambil ‘sekitar dua bulan lagi,’ setelah situasi di Venezuela—di mana pasukan AS menangkap Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu lalu—dinilai stabil.
Trump telah melontarkan gagasan aneksasi Greenland sejak masa jabatan pertamanya.
“Ini seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang,” kata Marc Jacobsen, pakar keamanan, politik, dan diplomasi Arktik dari Royal Danish Defence College, kepada AFP.
Trump sebelumnya mengklaim Denmark tidak mampu menjamin keamanan Greenland. Klaim tersebut dibantah Kopenhagen, yang menyatakan telah meningkatkan investasi pertahanan secara signifikan, termasuk mengalokasikan sekitar 90 miliar kroner—setara US$14 miliar—dalam setahun terakhir.
